Selasa, 21 Mei 2019 13:32 WIB
Usai Blacklist Huawei, AS Kini Incar DJI?
Ilustrasi DJI. Foto: Hasan Al Habshy
Jakarta - Setelah mem-blacklist Huawei, kini pemerintah Amerika Serikat tampaknya punya target baru yang terindikasi sebagai DJI, perusahaan pembuat drone asal China.
Department of Homeland Security (DHS), atau kementerian keamanan dalam negeri AS, memperingatkan perusahaan-perusahaan AS untuk waspada terhadap kebocoran data perusahaan jika mereka menggunakan drone komersial buatan China.
Pasalnya, menurut DHS, drone tersebut bisa saja mempunyai komponen yang bisa mencuri data perusahaan dan serta membagikan informasi pribadi yang disimpan di server mereka ke luar perusahaan, demikian dikutip detikINET dari Gizmodo, Selasa (21/5/2019).
Nama DJI memang tak disebut langsung. Tapi peringatan semacam ini juga pernah dikeluarkan DHS pada 2017 lalu, yaitu ketika mereka menyebut tak terlalu percaya terhadap drone dan software buatan DJI, karena dianggap bisa membocorkan informasi infrastruktur penting milik AS dan data penegak hukum ke pemerintah China.
Saat itu DJI sudah menepis tudingan tersebut. Menurut mereka, tak ada bukti yang mendukung tudingan bahwa DJI dimanfaatkan pemerintah China untuk aksi spionase. DJI pun kini telah mengeluarkan pernyataan serupa untuk menjawab tudingan teranyar dari pemerintah AS.
"Di DJI, keamanan adalah inti dari semua hal yang kami lakukan, dan keamanan dari teknologi kami sudah diverifikasi secara independen oleh pemerintah AS dan bisnis-bisnis besar di AS," ujar juru bicara DJI Adam Lisberg.
Lebih lanjut, DJI juga menyebut kalau mereka memberikan kontrol penuh bagi konsumennya mengenai penyimpanan data pribadinya. Lalu mengenai infrastruktur penting AS, DJI mengaku menyediakan drone yang tak bisa mengirim data ke server DJI atau pun lewat internet, dan fitur tersebut disbuet bisa dinyalakan oleh konsumennya.
Pada 2018 lalu DJI memang mengontrak sebuah perusahaan asal AS untuk memberikan analisis independennya untuk praktik keamanan dan data perusahaan. Dan hasil analisis oleh perusahaan bernama Kivu Consulting tersebut mendukung klaim DJI terkait keamanan penyimpanan data, catatan penerbangan dan bermacam informasi lainnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah AS baru-baru ini juga memasukkan Huawei ke dalam 'daftar hitam' mereka karena dianggap berbahaya terhadap keamanan negara. Keputusan tersebut kemudian diikuti langkah Google, Intel, dan Qualcomm untuk menyetop sejumlah bisnisnya dengan Huawei.
(asj/krs)
Department of Homeland Security (DHS), atau kementerian keamanan dalam negeri AS, memperingatkan perusahaan-perusahaan AS untuk waspada terhadap kebocoran data perusahaan jika mereka menggunakan drone komersial buatan China.
Pasalnya, menurut DHS, drone tersebut bisa saja mempunyai komponen yang bisa mencuri data perusahaan dan serta membagikan informasi pribadi yang disimpan di server mereka ke luar perusahaan, demikian dikutip detikINET dari Gizmodo, Selasa (21/5/2019).
Nama DJI memang tak disebut langsung. Tapi peringatan semacam ini juga pernah dikeluarkan DHS pada 2017 lalu, yaitu ketika mereka menyebut tak terlalu percaya terhadap drone dan software buatan DJI, karena dianggap bisa membocorkan informasi infrastruktur penting milik AS dan data penegak hukum ke pemerintah China.
Saat itu DJI sudah menepis tudingan tersebut. Menurut mereka, tak ada bukti yang mendukung tudingan bahwa DJI dimanfaatkan pemerintah China untuk aksi spionase. DJI pun kini telah mengeluarkan pernyataan serupa untuk menjawab tudingan teranyar dari pemerintah AS.
"Di DJI, keamanan adalah inti dari semua hal yang kami lakukan, dan keamanan dari teknologi kami sudah diverifikasi secara independen oleh pemerintah AS dan bisnis-bisnis besar di AS," ujar juru bicara DJI Adam Lisberg.
Lebih lanjut, DJI juga menyebut kalau mereka memberikan kontrol penuh bagi konsumennya mengenai penyimpanan data pribadinya. Lalu mengenai infrastruktur penting AS, DJI mengaku menyediakan drone yang tak bisa mengirim data ke server DJI atau pun lewat internet, dan fitur tersebut disbuet bisa dinyalakan oleh konsumennya.
Pada 2018 lalu DJI memang mengontrak sebuah perusahaan asal AS untuk memberikan analisis independennya untuk praktik keamanan dan data perusahaan. Dan hasil analisis oleh perusahaan bernama Kivu Consulting tersebut mendukung klaim DJI terkait keamanan penyimpanan data, catatan penerbangan dan bermacam informasi lainnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah AS baru-baru ini juga memasukkan Huawei ke dalam 'daftar hitam' mereka karena dianggap berbahaya terhadap keamanan negara. Keputusan tersebut kemudian diikuti langkah Google, Intel, dan Qualcomm untuk menyetop sejumlah bisnisnya dengan Huawei.
(asj/krs)
