Ancaman di Balik Rapor Merah Cyber Crime Indonesia

Jakarta -

Internet Indonesia sejatinya masih biasa-biasa saja, keluhan akan internet lelet seakan sudah jadi makanan sehari-hari, begitu juga penyebarannya yang belum merata.

Namun laporan serangan kejahatan cyber dunia kerap kali memunculkan nama Indonesia di jajaran atas dalam negara-negara yang kena rapor merah. Bahkan sampai mengalahkan negara yang teknologi internetnya jauh lebih canggih, seperti Amerika Serikat, China hingga Korea Selatan.

Seperti dalam laporan 'State of The Internet' yang dirilis Akamai pada kuartal II 2013, nama Indonesia berada di posisi puncak sebagai negara dengan sumber serangan kejahatan cyber (38%), melampaui China di posisi kedua dengan raihan 33%.

Tak pelak dalam laporan lain yang diungkap Sophos, Indonesia ditempatkan pula di posisi nomor wahid dalam daftar 10 negara yang paling berisiko mengalami serangan IT security.



Laporan terbaru Akamai pada kuartal II 2014 pun masih tetap menempatkan Indonesia dalam posisi 'istimewa'. Hanya saja kali ini harus turun ke posisi runner-up, disalip China. Tetapi Indonesia masih di atas Amerika Serikat, Taiwan, India, Rusia, serta Korea Selatan yang internetnya masih jauh lebih mentereng.



Lalu, apa kita harus bangga dengan laporan tersebut? Tentunya tidak! Sebaliknya, laporan ini harusnya membuat pemangku kepentingan di industri internet Indonesia untuk lebih waspada. Sembari melontarkan pertanyaan, ada apa dengan Internet Indonesia sebenarnya?

Menurut Dimitri Mahayana, Chairman Sharing Vision, laporan dari Akamai ini tak bisa dipandang sebelah mata. Akamai sebagai salah satu content delivery network paling top di dunia tentunya tak akan mengeluarkan laporan sembarangan.

"Akamai layak dipercaya karena para pemain internet dunia seperti Google dan lainnya menggunakan mereka. Jadi dia pakai content delivery network dan Jepang (negara asal Akamai) untuk urusan begini (laporan cyber crime) tidak mungkin bohong," lanjutnya saat berbincang santai dengan detikINET di Bandung.

Sejumlah analisis pun menyeruak untuk menafsirkan laporan Akamai. Dimitri mengungkapkan, jika cyber crime Indonesia benar-benar mampu mengalahkan China itu bisa dibilang edan.

"Karena China itu kan IPR (Intelectual Property Rights) dianggap legal dan dilihat dari faktor lainnya," kata Dimitri.

Analisa pertama, lanjutnya, orang Indonesia banyak yang jago hacking. Kedua, berdasarkan laporan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Mabes Polri, banyak sekali orang asing yang beraksi di Indonesia. Mereka menyewa tempat serta jaringan internet dan dipakai untuk menipu ke negeri asalnya via dunia maya.

"Kata pihak Bareskrim yang tertangkap saja sudah 200 orang warga asing lebih di Indonesia, dan kebanyakan sasarannya ke luar negeri," lanjut dosen ITB ini.

Aturan hukum internet Indonesia yang masih longgar dianggap jadi salah satu biang keladi mudahnya orang asing menjalankan kejahatan cyber di Indonesia. Contoh sederhananya, kata Dimitri, ada ISP yang beroperasi secara ilegal dengan menggunakan KTP palsu, dan itu tidak dilakukan penegakan hukum.

"Indonesia terlalu banyak kasus, hukumnya ada bagus, tapi penegakannya tidak ada. Yang paling sederhana itu IMB, yang masuk kasus kan yang besar-besar. Dan banyak lagi di kasus teknologi informasi sendiri, sampai-sampai praktisinya sendiri lupa kalau ada hukum itu," paparnya.

"Ini masalah berat bagi Indonesia dan rangking di rapor merah itu harus diturunkan," Dimitri menegaskan.

Dari populasi penduduk saja Indonesia masih satu per enam dari China. Termasuk dari pengguna internet di Negeri Tirai Bambu yang sudah memiliki 600 jutaan, sedangkan Indonesia cuma 72 juta. Jangan sampai Indonesia jadi surga bagi para hacker.

Analisa ketiga adalah campur tangan botnet. Ini yang lebih berbahaya. Cara kerja botnet ini melakukan scanning terhadap alat-alat kerja dan saat kita lengah ditanamkan software berbahaya.

"Kalau misalkan data seluler ini menyala terus dan pada saat kita lengah ini mengisi sendiri update aplikasi. Dimana aktivitas ini terjadi di background smartphone yang kita gak tahu. Kita punya puluhan juta smartphone di Indonesia yang mungkin saja dan tidak pernah ada yang verifikasi ini tidak pernah dipakai botnet," jelas Dimitri.

Jika sudah ditanamkan botnet, pelaku bisa memerintahkan serangan, misalnya DDoS (Distributed Denial of Services) yang dalam sekejap bisa membanjiri trafik pada situs tertentu yang seolah-olah dilakukan dari Indonesia.

"Di rumah saya pernah dipantau sehari terjadi 2.000 pantauan dari Amerika, mereka scanning ke kita. Ada trafik masuk dan saat dicek mengakunya itu DoD (Departement of Defense) AS. Motifnya gak tahu, itu sehari ada 2.000 kali scanning ke rumah saya. Tidak tahu di tempat Anda-anda. Nah, siapa yang mengurus itu, dan operator dan enterprise mungkin juga tidak ada yang mantau terus menerus. Ini dugaan saya".

Dan karena Indonesia dianggap sebagai negara paling berisiko terhadap IT security, maka bisa saja memberikan kerugian luar biasa. Salah satunya membuat investor ciut untuk mengucurkan uangnya ke Tanah Air, khususnya di industri IT dimana saat ini China dan India masih jadi tempat favorit investor.

"Harusnya mereka ingin memilih Indonesia karena kita termasuk lima yang terbesar pertumubuhan ekonomi dunia, penduduk tumbuh terus, SDM relatif murah, di luar pekerja indonesia terkenal loyal dan baik. Kelemahan kita cuma bahasa Inggris dan kalau itu (bahasa) setidaknya masih lebih (baik) dari China," Dimitri mengungkapkan.

"Tapi gara-gara ini (cyber crime tinggi) jadi repot bagi investor untuk masuk, khususnya yang bekerja di industri high tech," pungkasnya.

(ash/tyo)