.webp)
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria, menegaskan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan kedaulatan teknologi antariksa, meski telah memiliki sejarah panjang di sektor satelit.
Arif menyebut Indonesia memang menjadi negara pertama di Asia yang memiliki dan mengoperasikan satelit telekomunikasi geostasioner pada 1976. Namun, hingga kini belum ada satelit geostasioner Indonesia yang diproduksi di dalam negeri.
"Dalam teknologi, kedaulatan bukan sekadar kepemilikan. Kedaulatan adalah penguasaan," ujar di acara Asia Pacific Satellite Conference 2026, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Arif mengatakan Indonesia saat ini mengoperasikan enam satelit geostasioner, tetapi seluruhnya masih diproduksi di luar negeri. Kondisi tersebut dinilai menjadi cerminan posisi Indonesia yang masih berada di tahap menengah dalam penguasaan teknologi antariksa global.
Arif merujuk pada konsep "Space Technology Ladder" yang diperkenalkan Profesor MIT, Danielle Wood. Konsep itu menggambarkan tahapan perkembangan kemampuan antariksa suatu negara, mulai dari pembentukan badan antariksa, kepemilikan satelit orbit rendah, kemampuan produksi domestik, hingga kapasitas peluncuran mandiri.
"Dengan ukuran itu, Indonesia masih berada di tahap menengah, bahkan setelah hampir lima dekade memasuki era antariksa," kata Arif.
Meski demikian, Arif menilai Indonesia memiliki fondasi yang kuat untuk berkembang. Ia menyoroti sejumlah pencapaian satelit nasional seperti LAPAN-A1/TubSAT pada 2007, LAPAN-A2/ORARI pada 2015, dan LAPAN-A3/LAPAN-IPB pada 2016.
Selain itu, Indonesia juga berhasil mengembangkan Surya Satellite-1 pada 2022 melalui kolaborasi Surya University dan BRIN. Satelit tersebut digunakan untuk misi komunikasi amatir, mitigasi bencana, hingga pemantauan jarak jauh.
"Ini bukan sekadar catatan kaki, tetapi fondasi," ucap Arif.
Disampaikannya, BRIN tengah menyiapkan dua satelit baru yakni Nusantara Earth Observation (NEO-1) dan Nusantara Equatorial IoT (NEI) yang direncanakan meluncur pada awal 2027. Kedua satelit itu dirancang untuk mendukung observasi bumi, pemantauan maritim, serta layanan Internet of Things di wilayah kepulauan Indonesia.
Arif mengakui tantangan terbesar Indonesia saat ini adalah belum terbentuknya ekosistem industri satelit nasional yang kuat. Minimnya investasi swasta dan kolaborasi industri membuat Indonesia belum memiliki industri manufaktur satelit yang utuh, meski memiliki kebutuhan domestik yang sangat besar sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.
Di sisi regulasi, pemerintah disebut telah menyiapkan sejumlah landasan kebijakan penting, mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Akuisisi Teknologi Antariksa, rancangan aturan pengelolaan spaceport, hingga KBLI 2025 yang mulai memasukkan industri manufaktur satelit dan peluncuran sebagai sektor usaha resmi.
Indonesia juga tengah mempersiapkan pembangunan spaceport di Pulau Biak yang dinilai strategis untuk mendukung aktivitas peluncuran satelit regional.
Menurut Arif, seluruh langkah tersebut menjadi bagian dari visi Indonesia 2045 untuk membangun ekonomi antariksa nasional yang mampu menciptakan lapangan kerja bernilai tinggi, meningkatkan kemakmuran, dan memperkuat kedaulatan teknologi nasional.
"Pilihan Indonesia dalam lima tahun ke depan akan menentukan apakah kita hanya menjadi peserta ekonomi antariksa atau justru ikut mendefinisikannya," pungkas Arif.
(agt/agt)
