.webp)
Muhaimin Iskandar (Cak Imin) cawapres nomor urut 1 menyebut pemerintah hari ini tidak serius dalam melakukan transisi energi baru dan terbarukan. Dia mengatakan bahwa pajak karbon memang menjadi masalah, tapi bukan satu-satunya yang harus diperhatikan.
"Memang pajak karbon ini salah satu, bukan satu-satunya, yang paling penting adalah dipersiapkan transisi energi baru dan terbarukan. Sayangnya, komitmen pemerintah hari ini tidak serius," kata Cak Imin di debat cawapres, Minggu (21/1/2024).
"Target energi baru dan terbarukan yang mestinya kita punya target 2025 berkurang dari 23% menjadi 17%. Penundaan implementasi pajak karbon dilakukan pemerintah hari ini. Dari tahun 2002 diundur jadi tahun 2025. Apanya yang mau dilanjutkan? Karena itu, secara tegas, harus dilakukan. Implementasi pajak karbon dilakukan secepat-cepatnya sekaligus transisi energi baru terbarukan di jalankan," sambungnya.
Diketahui, realisasi energi baru terbarukan di Indonesia pada 2023 baru menyentuh angka sebesar 13,1% dari target 17,9%. Institute for Essential Services Reform (IESR) menyebut rendahnya pencapaian ini bersifat sistemik yang disebabkan oleh berbagai faktor.
IESR mengatakan rendahnya pencapaian bauran target energi terbarukan di antaranya keterlambatan lelang pembangkit energi terbarukan oleh PLN sejak 2019, kendala eksekusi proyek-proyek yang sudah kontrak karena bankability, kenaikan tingkat suku bunga keuangan dalam dua tahun terakhir, hingga pandemi COVID-19.
"Pemerintah masih punya waktu 2 tahun untuk mengejar target 23% bauran energi terbarukan, tapi perlu ada komitmen politik, dukungan PLN, dan langkah-langkah extraordinary," ujar Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa dalam rilis (15/1/2024).
(ask/rns)
