Naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai sebagian kalangan sebagai momentum agar masyarakat mulai beralih ke kendaraan listrik. Selain meningkatkan efisiensi, beralih ke energi listrik sekaligus mendukung upaya pengurangan emisi karbon.

Lantas, bagaimana cara pemerintah merayu masyarakat agar mau beralih dari BBM ke energi listrik? Guru Besar Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada (UGM) Profesor Deendarlianto dalam 'Eureka! Edisi 9: Selamat Tinggal BBM', Senin (26/9) menyebutkan, ada beberapa cara yang dilakukan untuk mendorong peralihan dari BBM ke listrik.

"Dalam hal manajemen energi ada pola pikir yang dipakai, demand creates supply (permintaan menciptakan pasokan) atau supply creates its own demand (pasokan membentuk permintaan)," ujarnya.

Menurut Profesor Deen, mendorong masyarakat untuk berpindah dari energi fosil menuju era elektrifikasi tidak terlalu sulit di daerah seperti di Jawa, karena demand sudah ada. Artinya, pasarnya sudah ada, sehingga yang perlu didorong adalah supply alias pasokannya.

"Supply-nya adalah dengan mendorong era industrialisasi berbasis elektrifikasi, lalu pemerintah memberikan insentif terhadap pengguna, kemudian mendorong tumbuhnya investasi, dan memperbanyak infrastruktur yang ada," jelasnya.

Ia memberikan contoh, pemerintah baru-baru ini memutuskan kendaraan dinas dan kendaraan di BUMN harus berbasis kendaraan listrik. Ini adalah salah satu cara mendorong masyarakat berpindah ke elektirifikasi.

Disebutkan Profesor Deen, kalau mereka (pihak atau lembaga yang ditunjuk) sudah mulai melakukan elektrifikasi, tentunya masyarakat di bawah juga akan memulai.

Ia juga menyarankan adanya insentif terhadap pembeli dan produsen. Hal ini menurutnya akan mendorong pertumbuhan migrasi masyarakat ke energi terbarukan.

Berbeda dengan di luar Jawa, yang terjadi adalah supply create its own demand. Artinya, pemerintah mempersiapkan diri dengan cara meningkatkan infrastruktur terhadap elektrifikasi tersebut.

"Selama ini charging station kurang. Tentu (cara mendorong migrasi) dengan meningkatkan (jumlah) charging stationnya. Artinya supply-nya. Yang kedua, mengamankan bahwa pasokan listrik di sana harus aman. Artinya energi per kapita harus lebih tinggi," kata Profesor Deen.

Contohnya, lanjut Profesor Deen, saat ini di Sumatra, energi perkapitanya 25% dari energi per kapita yang diterima oleh Malaysia. Situasi ini membuat kita bertarung head to head dalam bisnis produk energi di Sumatra. Kita akan kalah dengan Malaysia karena salah satu teori mengatakan bahwa product pricing juga tergantung pada seberapa besar energi yang kita terima.

"Oleh karena itu untuk daerah di luar Jawa yang perlu disiapkan adalah supply-nya. Supply energinya, supply infrastrukturnya. Dan tentu saja ketika itu sudah berpindah, regulasi perlu dibangun untuk mulai mendorong orang untuk pindah dari energi fosil ke energi terbarukan atau menuju ke era elektrifikasi," tutupnya.