LAPAN secara resmi menyerahkan data itu kepada berbagai kementerian dan lembaga serta instansi terkait, misalnya Badan Informasi Geospasial (BIG), TNI/Polri, dan pemerintah daerah. Data itu berupa gambar bumi wilayah Indonesia hasil pencitraan satelit.
"Pertanyaan saya, apakah mereka yang memanfaatkan harus dari instansi tersebut, atau bisa nggak masyarakat memanfaatkan?" kata Nasir dalam sambutannya di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2018).
Dia mengatakan, ke depannya data ini seharusnya bisa dimanfaatkan masyarakat secara langsung, misalnya melalui cyber physical system. "Apakah nanti bisa melalui Android atau apa, itu bisa lebih baik lagi. Jadi kita bisa extend ke sana, pasti lebih luas," lanjut Nasir.
Nasir melihat kecenderungan masyarakat yang kerap mengandalkan Google Earth untuk melihat citra bumi. Hal semacam ini jika bisa disediakan secara mandiri oleh LAPAN pasti manfaatnya sangat tinggi. Masyarakat bisa bergantung pada teknologi pemerintah.
"Bagaimana pemetaan tanah, akan lebih baik. Apabila LAPAN bisa menghasilkan, resolusi sangat tinggi ini maka value added-nya akan sangat tinggi," kata Nasir lagi.
Apalagi, lanjut Nasir, teknologi ini juga bisa mendukung era revolusi industri 4.0. Bagaimana masyarakat bisa melakukan self assessment, misalnya dalam hal mengukur tanah perkebunan, tanah pertanian, baik itu untuk mengukur produktivitas, dan sebagainya.
"Kita manfaatkan sebaik-baiknya (teknologi ini). Syukur nanti, Pak (Thomas Djamaluddin, Kepala LAPAN), saya juga nunggu kalau bisa masuk di Android, saya bisa lihat. Misalnya saya punya tanah 100 m persegi, bisa kelihatan nggak ya?" tutur Nasir sambil bercanda. (jsn/rou)
