.webp)
Menurut dia,permintaan itu adalah semangat untuk mendorong perkembangan inovasi dan inovator digital dalam negeri. Ia berpendapat pada prinsipnya negara memang harus memiliki keberpihakan terhadap inovator dalam negeri.
"Pada prinsipnya bila ada inovator dalam negeri, pencipta kita prioritaskan. Itu semangat di balik pemblokiran," kata Johnny di Kantor Kominfo, baru-baru ini, seperti diberitakan oleh CNN Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Johnny berharap semangat mendorong inovasi dalam negeri ini jangan dianggap membatasi industri asing masuk ke Indonesia. Ia mengatakan negara pasti memfasilitasi operasi perusahaan digital asing di Indonesia selama mengikuti aturan. Di sisi lain, Kominfo berharap industri ekonomi digital lokal juga bisa berkembang.
Ia berharap, Indonesia sebagai bangsa dan pasar ekonomi digital yang besar juga harus memiliki pengaruh besar. "Sebagai bangsa dan pasar yang besar Indonesia kita berharap bahwa, putra putri bisa berkembang dan mengambil bagian di ekonomi digital," kata Johnny.
Johnny yakin platform buatan anak bangsa bisa menunjukkan taji di industri ekonomi digital. Oleh karenanya, ia mengatakan Kominfo fokus untuk mendorong program 1000 startup.
(ke halaman selanjutnya)
Wacana Tutup Facebook Mengemuka, Menkominfo Bersuara
|
Menkominfo Johhny G. Plate. Foto: detikINET/Agus Tri Haryanto
|
Gubernur Nusa Tenggara Timut (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat sempat meminta agar Menkominfo menutup Facebook. Hal ini diungkap dalam pertemuan dengan kepala desa, camat, dan bupati se-NTT. Dalam acara itu ia menyebut maksud penutupan agar ke depan Indonesia punya media sosial sendiri, seperti China.
Di sisi lain Menkominfo dalam kesempatan terpisah menyatakan pembatasan akses layanan media sosial (medsos) maupun internet oleh pemerintah akan tetap terjadi ke depannya. Menurut Johnny, hal itu dilakukan apabila terjadi kekacauan di masyarakat.
Baca juga: Menkominfo Johnny Mau Kejar Pajak Netflix |
"Kalau nggak mau (dilakukan) pembatasan, jangan buat kekacauan, jangan buat melanggar hukum, itu pilihan pertama dan terutama," katanya.
Johnny menuturkan, pada saat ada peristiwa yang dinilai membahayakan, maka pemerintah akan bertindak dengan melakukan pembatasan layanan medsos maupun internet. Langkah ini pernah dilakukan pemerintah saat pengumuman hasil Pilpres 2019 dan konflik di Papua.
"Maka pilihannya pertama menyelamatkan masyarakat. Menyelamatkan masyarakat dengan cara apa? Dengan cara mengambil sedikit haknya masyarakat melalui pembatasan yang sifatnya sementara, bukan pembatasan permanen," kata Sekjen Partai NasDem ini.
