Tak Mau Medsos Dibatasi Pemerintah? Menkominfo: Jangan Buat Kekacauan

Jakarta - Pembatasan akses layanan media sosial (medsos) maupun internet oleh pemerintah akan tetap terjadi ke depannya. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, hal itu dilakukan apabila terjadi kekacauan di masyarakat.

"Kalau nggak mau (dilakukan) pembatasan, jangan buat kekacauan, jangan buat melanggar hukum, itu pilihan pertama dan terutama," kata Johnny di gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (28/10/2019).

Baca juga: Bangun Infrastruktur Internet, Menkominfo Johnny Ingatkan Soal Persatuan

Johnny menuturkan, pada saat ada peristiwa yang dinilai membahayakan, maka pemerintah akan bertindak dengan melakukan pembatasan layanan medsos maupun internet. Langkah ini pernah dilakukan pemerintah saat pengumuman hasil Pilpres 2019 dan konflik di Papua.

"Maka pilihannya pertama menyelamatkan masyarakat. Menyelamatkan masyarakat dengan cara apa? Dengan cara mengambil sedikit haknya masyarakat melalui pembatasan yang sifatnya sementara, bukan pembatasan permanen," kata Sekjen Partai NasDem ini.

Pria berkacamata ini menjelaskan di saat dilakukan pembatasan akses ke dunia maya tersebut, pemerintah juga tetap menghormati kebebasan berpendapat dari masyarakat. Disampaikannya, kebebasan berekspresi ini dilindungi konstitusi.

Baca juga: Ini Masukan Asosiasi Internet Buat Menkominfo Johnny G Plate

"Tetapi konstitusi juga memastikan bahwa kebebasan ekspresi berpendapat. Kita tetap menghormati hak warga negara lainnya, dengan tetap menjaga keutuhan negara atau situasi kamtib masyarakat setempat pada saat terjadi satu keadaan force majeur, di luar perkiraan, kekacauan, maka ada pembatasan. Ini tujuan membatasi mengambil bagian secara negatif," pungkas dia.


(rns/rns)