Revisi PP PSTE Diduga Sarat Tekanan Asing

Jakarta - Ada dugaan revisi Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 (PP PSTE) sarat akan tekanan asing. Hal itu lantaran penilaian ada sejumlah kejanggalan yang terjadi.

Demikian diungkap Irwin Day dari FTII yang menjadi juru bicara pernyataan bersama yang dikeluarkan Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL), Indonesia Data Center Provider Organizaton (IDPRO), Asosiasi Cloud Computing Indonesia (ACCI), Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII), dan Asosiasi Peranti Lunak Telematika Indonesia (Aspiluki). Dia menduga adanya tekanan dan agenda asing yang ikut menumpang sehingga membuat Menkominfo Rudiantara dan Dirjen Aptika Semuel A Pangerapan bersikukuh melajukan revisi PP PSTE.

Baca juga: Pelaku Usaha TIK Sebut Kominfo Tidak Adil, Kenapa?

"Kami ini kan kenal Pak Menteri dan Dirjen Aptika. Semmy (Dirjen Aptika/) dulu yang paling getol minta data center di Indonesia. Kenapa dia berubah setelah menjabat. Tak mungkin serendah itu dia mengkhianati perjuangan. Saya duga 'tekanan' ke mereka berdua ini kuat sekali sampai lupa dengan NKRI," duga Irwin seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima detikINET, Senin (26/11/2018).

Soal "tekanan" asing, Irwin merujuk kepada pernyataan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di sejumlah media, yang menyebut data center menjadi salah satu permintaan Amerika Serikat agar RI kembali fasilitas Generalized System of Preferences (GSP).

Baca juga: Ini Kata Microsoft soal Revisi PP 82

"Setelah investigasi lapangan, tak hanya 'Paman Sam' punya kepentingan soal draft revisi PP PSTE, Australia juga. Kita dapat info ada konsultan dari Australia suka sowan ke Kominfo dan beberapa kali diskusi intens soal draft revisi PP PSTE. Ini menyakitkan sekali karena pelaku usaha lokal malah tak diajak diskusi bahas itu draft," pungkas Irwin.


Simak video 'Soal Revisi PP PSTE, Kominfo Upayakan Sah Tahun Ini':

[Gambas:Video 20detik]

(afr/krs)