.webp)
Parlemen Amerika Serikat menolak rencana Presiden Donald Trump untuk mengendurkan sanksi yang dijatuhkan kepada ZTE setelah perusahaan tersebut melakukan pelanggaran hukum. Lembaga yang mirip dengan DPR tersebut mengatakan vendor smartphone asal China itu merupakan ancaman terhadap keamanan nasional.
Selain itu, para anggota parlemen AS ini pun bersumpah untuk tidak menutup mata terhadap peraturan yang sudah dilanggar oleh ZTE. Senator dari Partai Republik, Marco Rubio, berharap bahwa para legislatif tidak memberikan kemajuan terhadap rencana China yang diketahui juga berusaha untuk merealisasikan keringanan hukuman terhadap ZTE.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mereka sejatinya berusaha untuk mencuri apa yang sudah kami bangun dan menggunakannya sebagai basis pembangunan mereka, sehingga mereka dapat menggantikan kami sebagai pemimpin di berbagai sektor penting di bidang teknologi di abad ke 21 ini," ujar Rubio.
Sedangkan sejumlah anggota parlemen lainnya beranggapan bahwa perangkat yang dibuat oleh ZTE dan sesama perusahaan teknologi asal China dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan siber. Hal tersebut yang membuat mereka bersikukuh untuk tetap memberlakukan sanksi yang ketat terhadap ZTE.
Meski begitu, Senator John Kennedy dari Partai Republik membela keputusan yang diambil oleh Trump. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan pendekatan untuk negosiasi yang lebih besar terhadap China, sebagaimana detikINET kutip dari Reuters, Rabu (16/5/2018).
Sebelumnya, melalui akun Twitternya, Trump menulis bahwa ia akan membantu ZTE dalam menjalankan kembali bisnis utamanya sebagai imbas hukuman dari Departemen Perdagangan AS. Trump beranggapan perusahaan asal China tersebut merupakan salah satu sumber dana besar bagi korporasi asal Amerika Serikat (AS) yang memproduksi perlengkapan teknologi.
Berhentinya operasional bisnis utama dari perusahaan yang berbasis di Shenzen tersebut, sebagaimana disebutkan oleh Trump, menyebabkan banyaknya orang di China kehilangan pekerjaan. Presiden AS itu pun mengaku sudah menjalin kerja sama dengan Presiden China, Xi Jinping, untuk membantu ZTE.
Pada April lalu, Departemen Perdagangan AS melarang perusahaan asal Negeri Paman Sam untuk menjual komponen miliknya ke ZTE selama tujuh tahun karena salah satu vendor smartphone global itu diketahui mengirim perlengkapan teknologi ke Iran dan Korea Utara. Kegiatan tersebut menyalahi aturan yang diterapkan oleh AS dalam memasukkan kedua negara tersebut ke dalam daftar hitam. (fyk/fyk)
