Mengapa Situs Pemerintahan Bermasalah?

Jakarta - Beberapa hari ini saya sempet mikir, kenapa situs pemerintahan sebagian besar selalu 'bermasalah'? Permasalahannya pun bermacam-macam dan terkadang bisa sangat parah.Beberapa hal yang sering saya temui permasalahan situs pemerintahan antara lain:

1. Jarang sekali diperbaharui, bahkan ada beberapa situs resmi kodya/propinsi hanya mempergunakan halaman statik HTML.
2. Tidak ada kontak yang aktif untuk dihubungi seperti contohnya kontak email webmaster.
3. Biasanya rentan sekali terhadap keamanan, yang sering saya temui biasanya XSS ataupun SQL injection
4. Dan masih banyak lagi hal lainnya yang mungkin akan panjang jika saya tulis semua disini.

Dari beberapa permasalahan diatas saya coba mencari-cari penyebab kenapa bisa seperti itu dan mungkin beberapa point dibawah ini bisa menjadi salah satu penyebabnya.

1. Hampir sebagian besar pekerjaan di pemerintahan bersifat tender, yang maksimal cuma dikerjakan selama 6 bulan karena berkaitan dengan tahun anggaran entah itu APBD/APBN.
2. Tidak ada SDM yang mumpuni untuk mengelolanya. Biasanya pemerintahan akan menyerahkan pengelolaan ke satu orang yang mereka nilai mampu untuk menghandle, namun ketika ada rolling penempatan dan personil tersebut pindah posisi maka otomatis tidak ada yang menangani pekerjaan tersebut. Personil yang menghandle pun biasanya tidak bisa menguasai semua permasalahan yang ada, biasanya personil hanya akan menghandle permasalahan-permasalahan yang biasa dilakukan operator. Tahu sendiri kan? biasanya di pemerintahan setiap beberapa bulan/tahun selalu ada penempatan baru untuk karyawan-karyawannya.
3. Biasanya pekerjaan situs akan diserahkan oleh pihak ketiga (konsultan/kontraktor) dan setelah itu konsultan/kontraktor akan menyerahkan pekerjaannya ke Pemerintahan. Dengan model seperti ini bisa jadi konsultan/kontraktor akan mengejar produk akhir dan (kemungkinan besar) tidak mempertimbangkan faktor keamanan ataupun faktor lainnya. Ini sebenarnya kembali ke 'moral' sang konsultan/kontraktor-nya untuk bertanggung jawab.
4. Terkadang kebutuhan sebuah sistem yang akan dibangun tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan. Sepertinya oknum di pemerintahan lebih condong untuk mengejar nilai anggarannya daripada produk yang berkualitas. BTW, yang ini masih subyektif saya loh yah
5. Terkadang pemerintahan belum memiliki master plan ataupun perencanaan strategis untuk pengembangan sebuah situs, sehingga terkesan instan.

Beberapa pandangan diatas saya tulis berdasarkan pengalaman saya bekerja dengan orang-orang pemerintahan, jadi masih ada kemungkinan tidak sesuai dengan yang dialami oleh orang lain . Menurut saya untuk mencegah permasalahan ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain:

1. Instansi pemerintahan harus memiliki master plan/rencana strategis pengembangan IT untuk masing-masing instansi.
2. Master plan tersebut diimplementasikan secara bertahap dan sebisa mungkin tidak dalam bentuk tender namun dalam bentuk kerjasama jangka panjang sehingga tidak berkesan 'asal jadi'. Hal ini bisa dilakukan melalui kerjasama antara pemerintahan dan juga lembaga pendidikan seperti halnya universitas.
3. Rekruitmen PNS untuk posisi-posisi penting yang berkaitan dengan IT tidak seharusnya mengikuti prosedur CPNS yang selama ini berlaku. Sudah seharusnya berlaku profesional sehingga bisa mencari bibit-bibit yang lebih berkualitas.
4. Dibutuhkan sebuah divisi IT di sebuah instansi pemerintahan dan sebisa mungkin personil yang terlibat disana tidak dipindahkan untuk jabatan baru, kecuali jika transfer teknologi dan pengetahuan sudah berjalan dengan baik.
5. Sistem yang dibangun sebisa mungkin harus disesuaikan dengan kebutuhan dan memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut
6. Sebisa mungkin melibatkan komunitas untuk membuatnya. Sehingga ada keterlibatan secara emosional.

Sebagai contoh nyata, salah satu teman saya pernah membuat situs RRI Mojokerto dan pada akhirnya situs komunitas tersebut diklaim sebagai hasil kerja BPDE Mojokerto. Akhirnya rekan saya nguntab (eh nguntab ini bahasa Indonesianya apa ya?) dan situs tersebut tidak diperpanjang lagi.Ah saya jadi ngelantur nih, tapi sumpah terkadang saya gemas kenapa situs pemerintahan bisa kalah secara tampilan ataupun content-nya dengan situs komunitas. Namun saya tetap yakin, jika pemerintahan mau menggarap secara serius pasti akan lebih baik kok. Tinggal bagaimana implementasinya. Semoga..."Artikel diambil dari blog http://www.DGK.or.id, atas persetujuan pengelolanya. Judul artikel bisa disesuaikan, tanpa mengubah/mengurangi makna" (wsh/)