Kampanye Politik di Twitter, Boleh Tidak?

Kampanye Politik di Twitter, Boleh Tidak?

Aisyah Kamaliah - detikInet
Jumat, 17 Sep 2021 17:12 WIB
Ilustrasi Bumper DetikX Konsultan Politik
Ilustrasi kampanye politik (Foto: Edi Wahyono/Detik.com)
Jakarta -

Mendekati musim kampanye biasanya banyak politisi yang berkampanye di media sosial salah satunya Twitter. Sebenarnya melanggar kebijakan dari Twitter tidak, sih? Mungkin kamu pernah bertanya-tanya mengenai hal tersebut.

Tak mengherankan, politisi kerap menggunakan akun media sosial untuk berkampanye dan menyampaikan pendapatnya terkait suatu isu. Karenanya, jawabannya hanya bisa dijelaskan langsung oleh Yoel Roth Global Head of Site Integrity Twitter.

"Banyak situasinya, jika memang memakai real account untuk political interfering tidak apa-apa karena namanya pemilu memang selalu kontroversial," katanya dalam acara edukasi 'Manipulasi Platform dan Operasi Informasi', Jumat (18/9/2021).

"Semua orang bisa mengungkapkan pendapatnya. Tetapi situasinya harus diperhatikan, adakah violence? Jika ada kita akan terlibat," jelas Roth.

Tapi tak bisa dimungkiri, terkadang ada akun-akun yang melewati batasan untuk masalah kampanye atau dukung mendukung. Sehingga, bila memang ada yang melanggar hal tersebut, itu bisa membuat sistem cerdas Twitter menangkapnya sebagai hal yang melanggar kebijakan perusahaan.

"Jadi kalau NGO atau pejabat politik memakai untuk kampanye boleh saja, tapi kalau akun itu memang sengaja dibentuk untuk menggiring sesuatu yang tidak baik dan tidak membangun engagement secara tulus di bawah kebijakan kami, maka ini dilarang," ujarnya.

Namun tidak semua hal yang berkaitan dengan tweet yang didukung oleh banyak orang melanggar kebijakan Twitter. Banyak juga kampanye bertema social movement atau gerakan masyarakat untuk mengangkat suatu isu penting adalah hal yang tidak melanggar Twitter, malah bagus.

Contohnya adalah 'Black Lives Matter', 'Twitter, Please Do Your Magic', dan hashtag lainnya yang menggerakkan masyarakat menuju pemahaman yang baik akan suatu isu tertentu.

Kesimpulannya, siapa saja bebas berpendapat di Twitter -- termasuk para politikus dan pendukungnya -- selama tidak melakukan hal di luar batas seperti menghasut atau black campaign. Jadi sepakat nih ya, detikers, pemilu mendatang kita semua tidak boleh rusuh!



Simak Video "Donald Trump Gugat Twitter ke Pengadilan, Minta Akunnya Dipulihkan"
[Gambas:Video 20detik]
(ask/fay)