'Blokir Situs Jangan Main Hantam Kromo'

Jakarta - Pemerintah boleh-boleh saja melarang peredaran film 'Fitna' di internet. Namun, bukan berarti semua situs dan blog yang memuat 'Fitna' jadi sasaran pemblokiran.

Terlepas dari pro kontra mengenai isi film Fitna, pemerintah harusnya melakukan pemblokiran konten dengan tepat, tidak main hantam kromo seperti yang saat ini dilakukan. Demikian diungkapkan Valens Riyadi, pengamat dan pelaku bidang teknologi informasi (TI) yang juga aktif di Yayasan Air Putih kepada detikINET, Selasa (8/4/2008).

Situs-situs yang sekarang ini diblok seperti Myspace, YouTube, Rapidshare, dan sebagainya, menurut Valens adalah situs umum yang memuat banyak hal. "Banyak orang di Indonesia yang menjadikan situs itu sebagai alat penting dalam usaha mereka. Banyak orang berjualan online memanfaatkan situs-situs tersebut," imbaunya.

Pemblokiran yang sekarang dilakukan adalah blok terhadap keseluruhan domain. Padahal di situs yang diblok tersebut terdapat konten yang bermanfaat. Dalam 'pergaulan' internet internasional, Valens menilai hal ini tidak memberikan citra yang positif bagi internet Indonesia, namun negatif.

"Bayangkan apabila situs-situs tersebut membalas melakukan blok atas akses yang berasal dari IP Indonesia. Sudah bertahun-tahun kita berjuang supaya IP Indonesia bisa diterima di seluruh situs, terutama situs e-commerce. Hingga saat ini pun belum 100% situs e-commerce menerima IP Indonesia," tandasnya.

Pihak-pihak yang terkait, lanjut Valens, harus bisa duduk bersama untuk merumuskan langkah apa yang seharusnya dilakukan. Pihak Menkominfo pun seharusnya memberikan instruksi yang lebih jelas dan mendasar, baik secara kebijakan maupun teknis. Ibarat mau membunuh seekor tikus di lumbung, tetapi seluruh lumbung yang kita bakar. Harus ditemukan cara yang tepat supaya blok yang dilakukan tepat sasaran, dan tidak melebar pada konten lain yang berguna.


Anda punya pendapat mengenai pemblokiran situs yang dilakukan pemerintah? Sampaikan di detikINET Forum.  (dwn/dwn)