Banyak Daerah Tak Ada Internet, DPR Soroti Kinerja Komdigi

Komisi I DPR menyoroti Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait masih banyaknya daerah yang tidak ada akses internet. Padahal, layanan tersebut menjadi kebutuhan di era digital seperti saat ini.

Anggota Komisi I Rizki Aulia Rahman mengatakan pentingnya jangkauan sinyal internet yang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Tanah Air.

"Kita hidup di era di mana broadband atau akses kepada sinyal itu kebutuhan primer dari masyarakat Indonesia. Dari dulu kita didengungkan semboyan menjanjikan seluruh masyarakat, kalau periode lalu merdeka sinyal, saya yakin di periode yang sekarang pak presiden mempunyai tagline baru dan semangat baru. Kita juga dukung di Komisi I," ujar Rizki saat Rapat Kerja Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid beserta jajaran dengan Komisi I, Senin (7/7/2025).

Berdasarkan pantauannya saat ia berkunjung ke daerah, masih saja ditemukan tidak adanya akses internet di wilayah tersebut.

"Apa kabarnya dengan masyarakat kita masih berada di luar 3T, karena masyarakat kita di Pulau Jawa, bukan berada di 3T juga masih membutuhkan sentuhan (akses internet). Kami butuh assessment dari Bu Menkomdigi terkait hal ini," ucapnya.

Nico Siahaan pun mengungkapkan persoalan serupa. Kepada Menkomdigi dan jajarannya, ia menyoroti perkembangan terbaru terkait pembangunan infrastruktur internet.

"Tolong jelaskan progres dari pembuatan saluran internet di daerah-daerah, yang waktu itu BTS (oleh Bakti Komdigi)," ucap Nico.

Sorotan juga datang dari Andina Thresia Narang. Ia mengatakan beberapa daerah di Kalimantan Tengah belum ada sinyal internet.

"Setiap kali saya pulang reses Bu, pada RDP pertama saya mengangkat masih ada blankspot di Kalimantan Tengah, mungkin ini juga menjadi teriakan di semua provinsi Indonesia. Tetapi, saya melihat dengan adanya anggaran tahun 2026 peningkatannya juga tidak signifikan, bagaimana penanganan dari Komdigi terkait internet," ungkapnya.

Pada kesempatan ini, Kementerian Komdigi mengatakan kekurangan anggaran untuk tahun 2026. Berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Bappenas, pagu anggaran Komdigi di 2026 sebesar Rp 7,75 triliun, sedangkan kebutuhan kementerian tersebut mencapai Rp 20,3 trilun.

Melalui koordinasi internal Komdigi beserta lembaga independen yang di bawah naungan Kementerian Komdigi terungkap bahwa anggaran tahun depan itu tidak mencukupi kebutuhan.

"Untuk kebutuhan 2026 kami sudah mendapatkan masukan dari seluruh unit kerja, kebutuhan Komdigi ini ada di angka Rp 20,3 triliun triliun sehingga dibutuhkan kekurangan anggaran Rp 12,6 triliun," ungkap Sekjen Kementerian Komdigi Ismail.

Lebih lanjut, Ismail memaparkan bahwa kekurangan anggaran Komdigi nantinya akan dimasukkan untuk empat program prioritas, meliputi program pengembangan dan penguatan infrastruktur digital sebesar Rp 7,7 triliun, program pengembangan dan penguatan ekosistem digital sebesar Rp 2,7 triliun. Kemudian, program komunikasi publik dan media sebesar Rp 313 miliar, dan program dukungan manajemen sebesar Rp 1,7 triliun.

Khusus untuk program pengembangan dan penguatan infrastruktur, Ismail mengatakan kekurangan anggaran itu untuk pemeliharaan operasional base transceiver station (BTS), akses internet, hingga Satelit Republik Indonesia (Satria-1) yang sudah diluncurkan pada 2023.