Onno Purbo: Pemerintah Jangan Tunda Tender WiMax

Bandung - Pemerintah dianggap telah melakukan kesalahan dengan mengulur-ulur waktu pelaksanaan tender penyelenggaraan akses nirkabel pita lebar nirkabel (broadband wireless access/BWA) yang sebelumnya dijadwalkan pada Maret 2007."Seharusnya pemerintah meneruskan kebijakan tersebut dengan membuka kembali frekuensi 3,5 MHz untuk keperluan layanan WiMax (salah satu teknologi BWA - red.)," kata praktisi telematika, Onno W. Purbo, kepada wartawan di pameran komputer BLiX 2007 di Be Mall, Bandung, Minggu (11/3/2007).Dengan mempercepat pembukaan layanan Wimax atau layanan telekomunikasi generasi keempat (4G), menurut Onno, masyarakat akan lebih mudah melakukan percakapan berbasis protokol Internet (VoIP) yang lebih murah karena didukung piranti lunak opensource. "Kalau Wimax digelar, biaya komunikasi akan jauh lebih murah dibanding saat ini," ujarnya.Peraih gelar doktor dari Kanada itu mencontohkan, jika seseorang menghabiskan biaya pulsa seluler untuk berkomunikasi sekitar Rp 300 ribu per bulan, maka dengan layanan telekomunikasi VoIP seperti yang dibangun oleh komunitas RT/RW Net, hanya menghabiskan Rp 150 ribu per bulan dengan pemakaian tidak terbatas dalam sebulan."Dengan Rp150.000 akses inernet bisa dilakukan 24 jam, tanpa harus mengeluarkan pulsa tambahan. Murah, kan?" katanya.Menurutnya, teknologi saat ini sudah sangat memungkinkan untuk menggelar layanan berbasis Wimax, namun masih terkendala berbagai faktor antara lain belum adanya penomoran yang masih dikuasai atau dimiliki operator.Selain itu, Onno juga beranggapan, penundaan tender WiMax oleh pemerintah dikarenakan untuk melindungi layanan 3G yang digelar operator karena telah menelan biaya sangat besar."Inilah yang menjadi kesulitan kita, yaitu adanya gap teknologi. Jadinya kita selalu dibodoh-bodohin oleh operator ataupun pemerintah," cetusnya."Pemerintah itu sebenarnya mau berteman dengan rakyat atau bermusuhan. Kondisi riilnya di lapangan kita sudah siap dengan teknologi ini," ujarnya.Terkait dengan operator yang saat ini telah memberikan layanan VoIP, Onno menjelaskan dalam jangka panjang jasa operator hanya layanan serat optiknya saja."Intinya, teknologi 4G seiring dengan next generation network ini semuanya sudah tersedia secara cuma-cuma. Artinya, layanan itu tidak bisa dibendung," tegasnya.Ia mengutarakan, secara regulasi layanan telekomunikasi berbasis VoIP secara gratis ini tidak melanggar regulasi. "Sesuai regulasi Kepmenhub 21/2001 pasal 60, intinya, cuma butuh izin menteri kalau layanan ini dikomersialkan kepada masyarakat," katanya. (rou/dbu)