.webp)
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berkomitmen untuk mengawasi ruang digital di masa kampanye Pemilu 2024. Dalam komitmen ini, Kominfo juga menggandeng Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Siber Polri.
Dalam konferensi pers oleh Kominfo, Bawaslu dan Siber Polri di Gedung Kominfo, Jakarta, Selasa (28/11/2023), Menkominfo Budi Arie Setiadi menerangkan bahwa Kominfo beserta Bawaslu dan Polri berkomitmen untuk mengawasi ruang digital selama masa pemilu dalam beberapa bentuk pengawasan.
"Bentuk pengawasan ruang digital yang akan dilakukan adalah pengawasan konten internet, membentuk satuan tugas pengawasan dan penindakan konten serta menyusun materi edukasi perwujudan pemilu damai," jelas Budi Arie.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia juga menjelaskan bahwa yang menjadi fokus penindakan di ruang digital selama masa kampanye Pemilu 2024 adalah hoax, ujaran kebencian, dan konten yang merendahkan derajat manusia.
"Kita fokus menindak hoax atau kabar bohong, ujaran kebencian, dan merendahkan orang lain di ruang digital, kami takedown," tambah Budi Arie.
Langkah ini disambut baik oleh Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Polri, Kombes Pol Dani Kustoni. Ia menerangkan bahwa Polri akan mendukung langkah Kominfo dalam pengawasan ruang digital di masa kampanye Pemilu 2023.
"Kami menyambut baik sinergitas yang digagas pak menteri, kami akan mendukung, men-support," ungkapnya.
Sedangkan Lolly Suhenty, anggota Bawaslu juga menjelaskan bahwa tantangan utama ruang digital di masa kampanye Pemilu 2024 adalah disinformasi.
"Sekarang hak publik mendapat informasi mengenai pemilu di ruang digital sudah mulai, tantangannya disinformasi di ruang digital, Maka dari itu kami bersinergi dengan Kominfo dan Polri," terang Lolly.
Dalam komitmen untuk menjaga kedamaian di ruang digital, Budi Arie juga menjelaskan bahwa peran masyarakat sangat penting. "Kami mohon masyarakat juga mendukung," ujarnya.
Simak Video 'Bawaslu Ingatkan Ada Ancaman Bui Bagi Pelanggar Kampanye di Medsos':
