.webp)
Ketua Satgas Bakti Kominfo Sarwoto Atmosutarno tidak mempersoalkan jumlah titik layanan Satelit Republik Indonesia (Satria-1) mengalami pengurangan dari 150 ribu titik menjadi 37 ribu titik.
Sarwoto memandang jumlah titik layanan tersebut untuk mengoptimalkan kecepatan akses internet di satu lokasi.
Sebagai informasi, Satria-1 akan dimanfaatkan Pemerintah Indonesia untuk menghadirkan akses internet di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T), tepatnya untuk sektor pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan keamanan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi, sebenarnya adalah mempertajam pengguna. Waktu empat tahun lalu, itu di-setup pengguna satu lokasi itu 1 Mbps. Kalau 150 Gbps itu dibagi 1 Mbps menghasilkan 150 ribu lokasi," ujar Sarwoto ditemui di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (22/11/2023).
Menurunnya jumlah titik layanan itu menurut Satgas Bakti Kominfo tidak menjadi persoalan. Justru, di sisi lain meningkatkan kualitas akses internet di pelosok tanah air.
"Ternyata setelah empat tahun, demand-nya meningkat sekitar 4-5 Mbps di satu lokasinya. Jadi, ya dioptimalkan 4-5 Mbps per lokasinya, ada reorganisasi ground segment dan IP Hub," sambungnya.
Kini Satria-1 sudah mencapai slot orbit 146 derajat Bujur Timur, yakni 36 ribu kilometer di atas Papua. Sebelumnya, satelit tersebut diluncurkan menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat, pada 18 Juni 2023.
Serangkaian uji coba dilakukan agar layanan internet berbasis Satria-1 itu dapat dilakukan secara optimal. Ditargetkan, satelit tersebut beroperasi pada Desember 2023.
Satelit Satria-1 merupakan satelit pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi Very High Throughput Satellite (VHTS), frekuensi Ka-band, dan diperkuat dengan 116 Spot Beam. Satelit berbobot 4,6 ton ini diharapkan mampu memberikan layanan sambungan internet lebih cepat dan jangkauan lebih luas selama 15 tahun.
Dengan kehadiran satelit Satria-1 dapat menyediakan akses internet di 37 ribu titik untuk sekolah, puskesmas, kantor pemerintah daerah, TNI dan Polri di wilayah 3T.
Satelit Satria-1 merupakan proyek strategis nasional seperti tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Dalam pengadaan proyek ini menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Bakti Kominfo selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) telah melaksanakan proses pelelangan pengadaan dengan menetapkan Konsorsium PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) sebagai pemenang lelang pada 26 April 2019.
Selanjutnya, konsorsium PSN mendirikan Badan Usaha Pelaksana (BUP) dengan nama PT Satelit Nusantara Tiga (SNT) yang mengerjakan proyek Satria-1.
(agt/fyk)
