Proyek HBS Rp 5,2 Triliun Dimatikan, Kalau Tidak Jadi Bom Waktu

Proyek Hot Backup Satellite (HBS) Rp 5,2 triliun harus dimatikan lebih awal sebelum diluncurkan. Keputusan penghentian itu dinilai tepat, sebab jika dilanjutkan akan bernasib sama seperti pengadaan BTS 4G.

Satelit HBS disetop di tengah jalan, sementara itu proses pengerjaannya sudah mencapai lebih dari 80% dan ditargetkan meluncur tahun 2023.

"Upaya satgas menghentikan satelit HBS menurut saya sangat pas. Sebab proses pengadaan yang kurang banyak diketahui publik dikhawatirkan akan ujungnya bernasib sama dengan kasus BTS 4G yang dibawa ke ranah hukum, dan seolah akan jadi bom waktu," ujar pengamat Heru Sutadi, Rabu (25/10/2023).

Seperti penamaannya, HBS dirancang sebagai antisipasi apabila terjadinya anomali ketika peluncuran satelit Satria-1. Namun, Satria-1 sudah berhasil mengangkasa dan akan dioperasikan pada awal 2024.

"Dengan mengakhiri kontrak, ya bom waktunya dapat sedini mungkin dijinakkan," ujar Heru.

Menurut mantan Komisioner BRTI ini, selain satelit HBS, rencana pengadaan satelit lain oleh Bakti juga perlu dievaluasi ulang. Sebab, kata Heru, satelit merupakan investasi mahal dan tidak mendapat harga kompetitif karena penyedianya yang itu-itu saja.

"Saya mendukung Bakti menyelesaikan pembangunan backbone serat optik nasional Palapa Ring Integrasi, karena Palapa Ring sekarang kan masih terpisah-pisah, kebutuhan infrastruktur broadband untuk backbone juga masih tinggi dan kapasitasnya yang dibutuhkan juga kian besar," tutur dia.

Disetopnya HBS itu berdasarkan rekomendasi hasil kajian yang dilakukan oleh Satgas Bakti Kominfo dan telah disampaikan kepada Dirut Bakti Fadhilah Mathar dan Menkominfo Budi Arie Setiadi.

Dirut Bakti Fadhilah Mathar menjelaskan keterbatasan anggaran menjadi persoalan utama yang membuat proyek satelit HBS itu disetop.

Sebagai informasi, nilai pengadaan HBS mencapai Rp 5,2 triliun dan pembayaran yang telah dilakukan oleh pemerintah Rp 3,5 triliun ditambah biaya dari dana yang dikumpulkan bank (cost of money) dan akan dikembalikan oleh konsorsium Kemitraan Nusantara Jaya (KNJ).

"Untuk HBS memang alasannya jamak, pemerintah punya resources yang terbatas. (Selanjutnya) kami akan prioritas untuk pembangunan ground segment dari Satria-1 yang memerlukan anggaran tidak kecil, sangat besar," ujar Fadhilah di Kantor Bakti Kominfo, Jakarta, Selasa (24/10).

Lebih lanjut, Fadhilah menuturkan, pembangunan ground segment satelit Satria-1 saat ini terus dilakukan. Akses internet dari satelit tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan di sektor pendidikan dan kesehatan.

"Anggaran HBS bukan dibatalkan tapi pengakhiran lebih dini. Kami alokasikan untuk pembelian pembelanjaan yang terkait dengan ground segment yang kami sebar di 37.500 wilayah Indonesia. Jadi itu alasan utamanya karena itu tadi prioritas harus dilakukan Bakti karena keterbatasan anggaran," pungkasnya.