Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menegaskan satelit internet Starlink harus mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia.
Saat ini, konstelasi satelit internet milik itu beroperasi di Indonesia untuk menyediakan layanan internet segmen business to business (B2B). Sedangkan, jika ingin menyasar pasar ritel alias business to consumer (B2C), maka Starlink harus mengikuti aturan di Indonesia.
Belakangan isu Starlink akan menyediakan layanan internet ke masyarakat terus terdengar kencang. Bahkan, kedatangan Elon Musk ke Indonesia pada bulan Oktober ini disebut untuk meninjau persiapan pengoperasian Starlink di Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pokoknya gini, Starlink itu harus mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi kami, misalnya, mengatakan IP Address-nya harus Indonesia. Kalau enggak, nanti pemerintah enggak punya alat kontrol lagi terhadap Starlink. Nanti entar judi online, pornografi lewat Starlink semua," tuturnya.
Sebelumnya, perwakilan Starlink telah bertemu dengan Kominfo untuk membahas persyaratan Starlink masuk ke pasar ritel Indonesia. Adapun, mereka sudah membentuk PT Starlink Service Indonesia sebagai bentuk keseriusannya.
Saat ditanya kapan Starlink beroperasi di menyediakan akses internet ke masyarakat Indonesia, Budi mengaku belum mengetahuinya.
Starlink diupayakan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan untuk membantu ketersediaan akses internet di Indonesia bagian timur. Luhut sudah menyambangi Elon Musk di Amerika Serikat pada Agustus lalu.
Adapun, SpaceX mulai mempromosikan layanan barunya yang akan datang, namanya Starlink Direct to Cell. Layanan apa itu?
Starlink Direct to Cell adalah layanan yang menawarkan konektivitas seluler ke HP LTE menggunakan satelit. Layanan yang sempat muncul di situs Starlink tersebut disebutkan akan mulai tersedia pada 2024, namun masih terbatas pada layanan SMS.
Baru pada 2025, layanan tersebut dijadwalkan mendukung fungsi panggilan telepon dan data, termasuk dukungan untuk perangkat IoT.
(agt/agt)