Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengungkapkan dampak dari keberadaan Pusat Data Nasional (PDN) yang saat ini sedang dibangun oleh pemerintah.
PDN pertama sudah dimulai peletakan batu pertama atau groundbreaking yang berada di lokasi kawasan kawasan Deltamas Industrial Estate, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Data center tier IV ini mempunyai prosesor 25 ribu core, storage 40 PetaByte, memori 200 TeraByte, dan didukung kapasitas listrik 20 MW.
Untuk membangun PDN pertama ini dibiayai oleh Pemerintah Prancis sebesar 85% dan APBN rupiah murni 15% dengan total nilai kontrak 164,6 juta Euro atau setara Rp 2,5 triliun (kurs 1 Euro = Rp 15.736).
Sementara tiga lokasi PDN lainnya akan berada di Batam (Kepulauan Riau), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), dan wilayah Ibu Kota Nusantara (Balikpapan, Kalimantan Timur).
"Di sini (Cikarang, Bekasi) luas lahannya lima hektar untuk Pusat Data Nasional, sedangkan pusat data nasional kedua di Nongsa Batam itu juga lahannya sekitar lima hektar, namun saat ini menunggu ketersediaan pembiayaan pembiayaan, Labuhan Bajo dan Ibu Kota Nusantara tergantung ketersediaan pembiayaan," ungkap Menkominfo di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (9/11/2022).
Kondisi saat ini, tiap pemerintah daerah dan kementerian/lembaga memiliki pusat data atau data center masing-masing. Namun ketika PDN ini sudah dibangun dan beroperasi penuh, maka data-data tersebut akan diintegrasikan.
"Pusat Data Nasional ini mengintegrasikan, mengkonsolidasikan, menginteroperabilitas data pemerintah yang selama ini digunakan di 2.700 pusat data dan server yang tersebar secara nasional, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," ujar dia.
Dengan mengintegrasikan data-data yang tadinya terpisah-pisah menjadi satu data itu akan berdampak signifikan, terutama dalam hal penghematan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Demikian dengan halnya aplikasi pemerintah yang ada 24 ribu lebih. Nanti setelah Pusat Data Nasional selesai, kita harapkan terkonsolidasi di sini. Ada 2.700 pusat data yang pasti biaya setiap tahunnya besar, demikian aplikasi pemerintah ada 2.400 lebih," ungkap dia.
Selain itu, kehadiran PDN ini akan menghasilkan efisiensi dan memudahkan sehingga layanan e-government jadi lebih baik yang mana itu mendukung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
"Pusat Data Nasional ini kita harapkan terkonsentrasi di sini, terkonsolidasi, aplikasi pemerintah pun di sini. Ada beberapa aplikasi besar dan penting itu yang terus dijaga, misalnya dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, termasuk PeduliLindungi yang kita jaga," ucap Menkominfo.
Simak Video "Video: Wamenkomdigi Bicara Soal Operasional PDN Cikarang"
(agt/fay)