Twitter Digugat Pemerintah AS Gara-gara Privasi Pengguna
Hide Ads

Twitter Digugat Pemerintah AS Gara-gara Privasi Pengguna

Anggoro Suryo - detikInet
Sabtu, 28 Mei 2022 07:33 WIB
People holding mobile phones are silhouetted against a backdrop projected with the Twitter logo in this illustration picture taken in  Warsaw September 27, 2013.   REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo
Foto: Reuters/Kacper Pempel
Jakarta -

Pemerintah Amerika Serikat menggugat Twitter dengan tudingan informasi yang menyesatkan mengenai penggunaan data pengguna untuk iklan.

Gugatan yang didaftarkan di pengadilan Northern District of California tersebut menitikberatkan pada bagaimana Twitter mengurus data penggunanya, dan bagaimana mereka tidak memberi informasi ke pengguna tentang penggunaan data tersebut untuk iklan yang ditargetkan.

Dalam gugatan tersebut pemerintah AS berfokus pada rentang waktu antara Mei 2013 sampai September 2019. Selama rentang waktu itu, Twitter dituding menyesatkan pengguna karena menyebut nomor telepon dan alamat email pengguna hanya digunakan secara eksklusif untuk melindungi akun Twitter.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Padahal, selama rentang waktu itu data pengguna juga dipakai sebagai informasi untuk para pengiklan agar bisa menargetkan iklan mereka ke para pengguna Twitter, demikian dikutip detikINET dari Phone Arena, Sabtu (27/5/2022).

Namun gugatan pemerintah AS tak cuma sampai situ. Pemerintah AS juga menuding Twitter gagal memastikan kicauan dan DM dari akun yang terkunci tak bisa diakses oleh karyawan Twitter.

ADVERTISEMENT

Menurut Twitter, mereka menipu pengguna dengan menyebut pengguna bisa mengirimkan pesan langsung secara privat, yang hanya bisa dilihat oleh penerima. Namun masalahnya, dalam gugatan tersebut disebutkan Twitter tak punya fitur perlindungan yang mumpuni untuk memastikan keamanan tersebut.

Mereka pun dituding tak menutup akses informasi tersebut ke karyawannya di divisi tertentu.

Masalah Twitter tak cuma itu. Sebelumnya para pemegang saham Twitter pun menggugat Elon Musk atas kekacauan yang diakibatkan oleh proses akuisisi. Imbasnya adalah gejolak perubahan harga saham perusahaan.

Para investor mengatakan Musk menghemat USD 156 juta dengan tidak mengungkapkan bahwa dia telah membeli lebih dari 5% Twitter pada 14 Maret.

Mereka juga menyeret Twitter sebagai terdakwa, dengan alasan perusahaan memiliki kewajiban untuk menyelidiki perilaku Musk, meskipun tidak meminta ganti rugi dari perusahaan.

Para investor mengatakan Musk terus membeli saham setelah itu, dan akhirnya mengungkapkan pada awal April bahwa ia memiliki 9,2% dari perusahaan, menurut gugatan yang diajukan pada hari Rabu di pengadilan federal San Francisco.




(asj/jsn)