Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menegaskan DPR RI mendukung penuh program Analog Switch Off (ASO) atau siaran televisi digital Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menurutnya ada manfaat langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat dan negara dari migrasi siaran TV analog ke digital.
"Manfaatnya demokratisasi akan menjadi lebih baik. Siaran TV Digital mendorong keragaman konten. dengan demikian ada beragam informasi, lebih kaya pemikirannya karena banyak konten siaran yang diharapkan," ujar Meutya dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/4/2022).
Dalam Diskusi Publik Virtual: Sosialisasi Analog Switch Off (ASO) Kementerian Kominfo secara hybrid di Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis, (21/4) lalu, dia mengungkapkan peralihan ke siaran TV digital diharapkan dapat memunculkan keragaman kepemilikan. Untuk mulai masuk ke industri penyiaran, pemain baru di industri pertelevisian bisa lebih mudah masuk.
"Indonesia ada 270 juta penduduk lebih, sebetulnya dikuasai beberapa gelintir, yang punya hak untuk menayangkan sesuatu. Dengan digitalisasi, diharapkan lebih banyak lagi, kanal lebih banyak lagi, dan menjadi tidak terlalu lebih mahal menjadi pemilik stasiun TV," katanya.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rosarita Niken Widiastuti menambahkan siaran TV Analog secara nasional akan dihentikan pada 2 November 2022. Adapun program ASO merupakan amanat Undang-undang Cipta Kerja. Pada UU Cipta Kerja, Pasal 72 angka 8 (sisipan Pasal 60A Undang-undang Penyiaran) disebutkan batas akhir penghentian siaran televisi analog atau Analog Switch Off (ASO) paling lambat dua tahun sejak diundangkan.
Batas akhir tersebut dicapai melalui 3 tiga tahapan. Yakni tahap pertama pada 30 April 2022, tahap kedua 25 Agustus 2022, dan tahap terakhir 2 November 2022.
Dikatakannya, ASO juga termasuk bentuk pelaksanaan lima arahan Presiden Joko Widodo kepada Kementerian Kominfo dalam percepatan transformasi digital di Indonesia.
"Tahun 2020 presiden menginstruksikan lima hal untuk percepatan transformasi digital Indonesia. Arahan pertama itu adalah percepatan infrastruktur. Semula Kominfo menargetkan pembangunan infrastruktur selesai 2030, tetapi karena pandemi, masyarakat perlu internet, arahan dari presiden menjadi tiga tahun. Tadinya akan dibangun 10 tahun, dibangun tiga tahun," terangnya.
