.webp)
Pembahasan soal arus data lintas batas negara menjadi poin penting dalam pertemuan Digital Economy Working Group (DEWG) G20 hari kedua. Dalam pertemuan ini, delegasi negara anggota G20 menyepakati tata kelola data global merupakan hal penting dalam mendukung perlindungan data pribadi, bisnis dan perdagangan internasional, serta arus data lintas negara.
"Delegasi sepakat bahwa kerangka tata kelola data global meliputi perlindungan data pribadi, privasi data, dan penghapusan hambatan perdagangan menjadi dasar untuk mendukung operasi bisnis, perdagangan internasional, serta arus data lintas negara," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Mira Tayyiba dalam keterangan tertulis, Kamis (31/3/2022).
Hal ini ia sampaikan dalam Pertemuan Pertama DEWG G20 yang berlangsung hibrida di Hotel Aruna Senggigi, Lombok Barat, NTB, Rabu (30/3). Lebih lanjut, Mira menyatakan delegasi negara anggota G20 yang hadir virtual juga mendukung isu prioritas arus data lintas negara menjadi bahasan dialog multistakeholders. Hal ini sesuai dengan rekomendasi Presidensi G20 Italia sebelumnya
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Delegasi mendukung upaya menemukan kesepahaman bersama tentang arus data dan identitas digital dalam lingkungan digital yang aman serta melanjutkan pembahasan dalam presidensi sebelumnya," jelasnya.
Di kesempatan ini, Chair DEWG G20 ini pun menjelaskan hal penting lainnya yang menjadi perhatian delegasi negara anggota G20. Hal ini menyangkut pertimbangan untuk tidak membuka diskusi tentang definisi trust dalam istilah Data Free Flow with Trust dan empat prinsip dalam arus data lintas negara.
"Namun fokus dalam praktik dan operasional untuk menghargai aturan yang berbeda-beda dari masing-masing negara G20," ungkapnya.
Menurut Mira, delegasi menyarankan G20 untuk mengambil langkah secara bertahap. Meski demikian, ia meminta delegasi untuk melanjutkan perkembangan terhadap isu ini sesuai konsep yang diajukan Presidensi G20 Indonesia.
"Untuk mengambil pendekatan bertahap dan fokus pada upaya yang tidak terlalu ambisius dengan berbagi kebijakan dan pengalaman berkaitan dengan tata kelola data," ujarnya.
"Isu arus data lintas negara merupakan isu yang cukup menantang. Kami akan meminta persetujuan Anda untuk melanjutkan masalah penting ini, ke arah yang kita telah jabarkan melalui konsep yang diusulkan Presidensi G20 Indonesia," pungkasnya.
Sebagai informasi, Pertemuan Pertama Kelompok Kerja Ekonomi Digital dibuka oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Johnny G. Plate dan dipimpin oleh Chair DEWG Mira Tayyiba dan Alternate Chair Dedy Permadi. Pertemuan ini diikuti secara virtual oleh delegasi negara-negara anggota G20 serta para negara maupun organisasi internasional yang diundang. Selain itu, para Global Knowledge Partners dan National Knowledge Partners turut menghadiri pertemuan ini untuk memaparkan hasil kajian terhadap masing-masing Isu Prioritas yang diangkat dalam DEWG.
Dalam Presidensi G20 Indonesia, Kementerian Kominfo sebagai pengampu DEWG G20 mendorong pembahasan tiga isu prioritas yaitu Konektivitas dan Pemulihan Pascapandemi Covid-19 (Connectivity and PostCovid-19 Recovery), Kecakapan dan Literasi digital (Digital Skills and Digital Literacy) dan Arus Data Lintasnegara (Data Free Flow with Trust and Cross-Border Data Flow).
Simak juga 'Indonesia Ajak Negara-negara G20 Capai Net Zero Emission':
