Pengadaan Proyek HBS Satelit Cadangan Satria-1 Pakai Dana USO

Jakarta -

Kebutuhan kapasitas satelit Indonesia akan bertambah seiring mulai ditekennya proyek Hot Backup Satellite (HBS). Pengadaan satelit ini akan menggunakan dana Universal Service Obligation (USO).

Berbeda dengan satelit Satria-1 yang skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Satelit HBS langsung didanai oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

"Memang skema pembiayaan HBS ini berbeda dengan satelit Satria-1, di mana Satria-1 kami membutuhkan investor saat itu untuk proyek tersebut. Satelit HBS ini dana pembiayaan langsung dari Bakti sendiri," ujar Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Latif di Jakarta, Rabu (16/3/2022).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena ini sebenarnya ditujukan juga menggantikan BTS-BTS USO ini, yang di mana sewa kontraknya akan berakhir tahun 2024. Jadi, akan menggunakan dana USO untuk keperluan ini," ucap Anang menambahkan.

Sebagai informasi, USO ini merupakan dana yang dipungut dari pendapatan kotor para penyelenggara telekomunikasi sebesar 1,25%.

Bakti Kominfo telah melakukan penandatangan kontrak proyek satelit HBS dan jasa pengoperasian yang tendernya dimenangkan oleh Kemitraan Nusantara Jaya yang terdiri dari PT Satelit Nusantara Lima, PT DSST Mas Gemilang, PT Pasifik Satelit Nusantara, dan PT Palapa Satelit Nusa Sejahtera.

Pengadaan infrastruktur (capital expenditure/capex) penyediaan satelit HBS ini membutuhkan biaya investasi sebesar Rp 5.208.984.690.000, termasuk PPN.

Sedangkan, biaya jasa pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur HBS senilai Rp 475.204.320.000, termasuk PPN per tahun selama masa operasi 15 tahun.

Proyek satelit HBS ini akan dirakit oleh Boeing dan diluncurkan menggunakan roket kepunyaan SpaceX, perusahaan yang dinakhodai oleh Elon Musk. Ditargetkan satelit HBS tersebut dapat diluncurkan pada Maret 2022.

Menkominfo Johnny G. Plate mengatakan kapasitas satelit HBS yang sebesar 150 Gbps ini, setengahnya dipakai oleh Bakti Kominfo.

"Untuk jelasnya, 150 Gbps ini dipakai oleh Bakti itu 80 Gbps, lebihnya akan dipakai negara-negara di sekitar ASEAN dan penggunaan sendiri oleh PSN untuk menggantikan satelit Nusantara Dua yang gagal diletakan di orbit April 2020," pungkasnya.