Australia Minta Perusahaan Medsos Buka Identitas Akun Anonim

Josina - detikInet
Senin, 29 Nov 2021 14:40 WIB
Australia Minta Perusahaan Medsos Buka Identitas Akun Anonim (Foto: Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Pada Minggu (28/11) Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan negaranya akan memperkenalkan undang-undang (UU) yang yang mewajibkan perusahaan media sosial untuk membuka identitas akun anonim yang kerap mengunggah postingan atau komentar-komentar rasis, fitnah, pelecehan hingga tindakan perundungan.

"Dunia online seharusnya tidak menjadi dunia barat yang liar di mana bot dan fanatisme serta troll dan lainnya secara anonim berkeliaran dan dapat membahayakan orang," kata Morrison selama konferensi pers yang disiarkan televisi seperti dikutip detiKINET dari Reuters, Senin (29/11/2021)

"Itu tidak bisa terjadi di dunia nyata, dan tidak ada kasus yang bisa terjadi di dunia digital," lanjutnya.

Undang-undang baru ini berusaha untuk mendefinisikan raksasa media sosial sebagai penerbit, membuat mereka bertanggung jawab atas konten yang dibuat pengguna di platform mereka.

Undang-undang baru akan memperkenalkan mekanisme pengaduan. Di mana dan siapapun yang mengalami pelecehan, fitnah, intimidasi hingga diserang di media sosial mereka dapat meminta platform tersebut untuk menghapusnya.

Jika konten tidak ditarik, proses pengadilan dapat memaksa platform media sosial untuk memberikan rincian pemberi komentar.

"Platform digital, perusahaan daring ini harus memiliki proses yang tepat untuk memungkinkan penghapusan konten ini," kata Morrison.

"Mereka telah menciptakan ruang dan mereka perlu membuatnya aman, dan jika tidak, kami akan membuat mereka (melalui) undang-undang seperti ini," ujarnya.

Melansir dari Russia Today, jika sebuah platform menolak untuk menghapus konten yang menyinggung, pengadilan dapat memerintahkannya untuk mengungkapkan identitas pemberi komentar anonim.

Jika perusahaan kembali menolak atau tidak dapat mengidentifikasi akun anonim maka perusahaan tersebut pada akhirnya akan bertanggung jawab dan harus membayar denda yang diakibatkannya.

"Kebebasan berbicara tidak memberi izin untuk bersembunyi secara pengecut di ruang bawah tanah Anda dan cercaan serta melecehkan orang secara anonim dan berusaha menghancurkan hidup mereka," kata Morrison.

"Dalam masyarakat bebas seperti Australia di mana kami menghargai kebebasan berbicara kami, kebebasan bicara itu gratis jika itu diimbangi dengan tanggung jawab atas apa yang Anda katakan," lanjutnya.

Morrison menawarkan sedikit wawasan tentang perincian undang-undang yang diusulkan, atau apakah itu akan menjadi debat publik, tetapi mengatakan dia mengharapkan dukungan kuat dari parlemen.



Simak Video "Video Rian D'Masiv soal Direct License: Kita Tunggu Undang-undangnya"

(jsn/fay)
Berita Terkait
Berita detikcom Lainnya
Berita Terpopuler

Video

Foto

detikNetwork