.webp)
Berbagai badan pemerintahan di Amerika Serikat tengah bimbang menentukan apakah mereka akan memperlakukan Honor layaknya Huawei, yaitu dimasukkan ke dalam daftar hitam.
Dilansir dari The Verge, Rabu (22/9/2021), badan pemerintahan seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Energi, dan juga Kementerian Pertahanan AS baru-baru ini mengadakan pertemuan untuk memutuskan nasib Honor tersebut.
Namun mereka tidak berhasil menghasilkan kesepakatan, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Energi ingin Honor dimasukkan ke dalam entity list, sementara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan ingin Honor tetap bebas beroperasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika Honor dimasukkan ke dalam entity list, maka nasibnya akan sama seperti Huawei. Yaitu tak bisa berbisnis dengan perusahaan AS dan juga tak bisa menggunakan bermacam teknologi yang berasal dari AS.
Tekanan untuk memberi perlakuan yang sama terhadap Honor juga datang dari pihak Republican, yang menekan Pemerintahan Joe Biden untuk terus menahan pertumbuhan China sebagai ancaman kompetisi di industri teknologi.
Bahkan Rep. Michael Mccaul menyurati Menteri Perdagangan Gina Raimondo untuk meminta Honor dimasukkan ke dalam entity list, karena dianggap sebagai cara Huawei untuk mengakali berbagai sangsi yang dikenakan ke raksasa asal China tersebut.
Honor sendiri awalnya diluncurkan Huawei di China pada 2013 untuk bisa bersaing dengan perusahaan seperti Xiaomi. Tiga tahun kemudian, Huawei merilis Honor 8, yang dijual di AS untuk menjajal persaingan di negara tersebut.
Namun kemudian Honor dilepas ke perusahaan lain agar tak terkena dampak dari berbagai pemblokiran yang dilakukan Pemerintah Amerika Serikat terhadap Huawei. Baru-baru ini pun Honor merilis ponsel flagship pertamanya setelah dilepas oleh Huawei, yaitu Honor Magic 3.
Baca juga: Pengguna Huawei HarmonyOS 2 Tembus 100 Juta |
(asj/afr)
