RPM Penyelenggaraan Telekomunikasi Dikritik: Konsultasi Publik Terlalu Singkat

RPM Penyelenggaraan Telekomunikasi Dikritik: Konsultasi Publik Terlalu Singkat

Anggoro Suryo Jati - detikInet
Jumat, 26 Mar 2021 20:44 WIB
Teknisi melakukan pemeliharaan perangkat BTS milik XL Axiata yang berlokasi di Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, sekitar 9 km dari puncak Gunung Merapi, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta,  Selasa (8/12/2020). Pemeliharaan dilaksanakan untuk menjaga kualitas layanan serta kenyamanan masyarakat pengguna XL dan AXIS di kawasan gunung Merapi yang banyak terdapat lokasi wisata, XL Axiata juga telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi untuk mengamankan jaringan di tengah aktivitas gunung Merapi yang terus meningkat. XL Axiata memiliki lebih dari 80 BTS yang berada pada radius sekitar 15 km dari Gunung Merapi yang tersebar di wilayah Kabupaten Sleman, Magelang, Boyolali, dan Klaten. detikcom/Pius Erlangga
Ilustrasi BTS operator seluler. (Foto: Pius Erlangga/detikcom)
Jakarta -

Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Penyelenggaraan Telekomunikasi yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dikritik karena waktu konsultasi publik yang terlalu singkat.

Regulasi pelaksana PP Postelsiar tersebut mengatur teknis mengenai penyelenggaraan telekomunikasi tersebut terdiri dari 242 pasal dengan 19 lampiran. Jika ditotal, jumlahnya mencapai 1.019 halaman, dan konsultasi publik RPM tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dimulai dari 25 Maret sampai 28 Maret 2021.

Dengan kata lain, pelaku usaha telekomunikasi dan stakeholder di industri TIK hanya memiliki waktu kurang dari tiga hari untuk membaca dan memberikan masukan pada pemerintah.

Direktur Utama PT Palapa Ring Barat Syarif Lumintarjo mengakui dirinya belum mengetahui Kominfo telah melakukan konsultasi publik terhadap RPM tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Syarif juga terkejut dengan tenggat waktu konsultasi publik yang sangat singkat.

"Seharusnya dalam membuat regulasi Kominfo mengundang seluruh pemangku kepentingan. Seperti membuat Focus Group Discussion (FGD). Hingga saat ini kami belum pernah merasa diundang oleh Kominfo untuk melakukan FGD tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Aneh saja jika membuat regulasi tanpa mengundang stakeholder. Aneh juga kenapa tenggat waktunya pendek dan di hari libur. Seperti mengejar target saja," kata Syarif.

Sementara itu seusai launching dan peresmian Sentra Vaksin Drive Thru kerjasama Kementerian Kesehatan, Universitas Indonesia, RS Universitas Indonesia dan XL Axiata Tbk., Chief Corporate Affairs Officer XL Axiata Marwan O Baasir mengakui dirinya juga belum sempat mempelajari regulasi yang baru dikonsultasikan ke publik tersebut.

"Menurut saya waktu yang diberikan untuk melakukan konsultasi publik tersebut tidak cukup. Dalam UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan konsultasi publik harus mempertimbangkan waktu yang cukup. Dengan banyaknya pasal dan lampiran teknis mengenai regulasi penyelenggaraan telekomunikasi, menurut saya tidak cukup," ungkap Marwan.

Jika harus dipaksakan untuk mempelajari seluruh RPM tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dan lampirannya, Marwan mengakui sulit untuk memberikan masukan yang konstruktif terhadap regulasi teranyar di sektor telekomunikasi tersebut.

"Berat jika kita harus mempelajari seluruh aturan tersebut. XL Axiata juga membantu Pemerintah dalam program vaksin COVID-19. Hari ini kita baru launching. Kemungkinan baru besok kita baca. Sehingga nggak mungkin kita bisa memberikan masukan yang konstruktif dalam waktu yang sangat singkat dengan materi yang sangat banyak," jelasnya.

Lanjut Marwan, dirinya bersama dengan pemangku kepentingan di sektor telekomunikasi meminta kepada pemerintah untuk memberikan waktu tambahan yang cukup agar dapat mempelajari dan memberikan masukan yang konstruktif terhadap RPM tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

"Kita meminta pengertian dari Kominfo untuk memberikan tambahan waktu agar kita dapat mempelajari regulasi telekomunikasi tersebut. Dengan tambahan waktu tersebut kami berharap regulasi yang akan dikeluarkan Kominfo dapat sempurna karena mengakomodasi seluruh kepentingan dan pelaku usaha telekomunikasi Nasional," tutup Marwan.



Simak Video "Jubir: Masalah Kebocoran Data Bukan Hanya Tugas Kominfo Sendiri"
[Gambas:Video 20detik]
(asj/fay)