Isu Blokir Medsos, Ini Sebaran Hoax COVID-19

Isu Blokir Medsos, Ini Sebaran Hoax COVID-19

Agus Tri Haryanto - detikInet
Rabu, 21 Okt 2020 06:04 WIB
Pelecehan Online terhadap Perempuan Mendorong Mereka Keluar dari Medsos
Foto: DW (SoftNews)
Jakarta -

Isu pemblokiran media sosial (medsos) kembali menyeruak ke permukaan, setelah Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengungkapkan tengah mempersiapkan aturan tersebut. Ini sebaran hoax di berbagai medsos.

Berdasarkan data Kementerian Kominfo yang diterima detikINET, Rabu (21/10/2020) ada temuan 2.025 hoax yang berkaitan dengan virus Corona (COVID-19). Data tersebut terangkum dari 23 Januari sampai 20 Oktober 2020.

Dari 2.025 hoax COVID-19 itu, Kominfo menyebutkan bahwa ada 1.764 hoax yang ditindaklanjuti atau di-take down oleh penyelenggara medsos.

Dari ribuan hoax COVID-19 tersebut, pemerintah mengurutkan sebaran hoax di berbagai platform medsos, di mana Facebook jadi yang paling banyak informasi menyesatkan di dalamnya sebanyak 1.502 hoax. Dari 1.502 hoax yang diajukan, 1.305 hoax yang ditindaklanjuti oleh media sosial milik Mark Zuckerberg itu.

Berikutnya ada Twitter, yang mana sebaran hoax COVID-19 di platform berlogo burung itu ada 482. Sedangkan yang ditindaklanjuti mencapai 424 hoax.

Sementara itu, Instagram dan YouTube jumlah hoax tidak sebanyak Facebook maupun Twitter. Masing-masing mereka sebaran hoax COVID-19 ada 20 dan 21.

Masih merajalelanya sebaran hoax di medsos, Kementerian Kominfo mengaku sedang merumuskan aturan pemblokiran medsos. Keberadaan aturan yang berbentuk Peraturan Menteri (Permen) Kominfo itu disiapkan agar prosedur pemblokiran medsos tersebut lebih jelas dari sebelumnya.

Sebaran hoax di medsosSebaran hoax di medsos Foto: Kominfo

"Kita akan punya Permen baru, di mana itu tahapan lebih jelas sebelum dilakukan pemblokiran, itu ada tahapan dikenakan sanksi administratif, seperti denda, supaya ada efek jera juga aturannya lebih lebih jelas yang mana," ujar Semuel.

Sayangnya, Dirjen Aptika tidak menyebutkan secara detil kapan Permen Kominfo yang berisikan aturan pemblokiran medsos tersebut akan diterbitkan pemerintah.

"Waktu kita minta take down, itu harus ada bukti hukumnya. Tidak bisa pemerintah serta merta, 'oh saya tidak blokir'. Itu tidak bisa, itu ada tahapannya. Apalagi kita sudah masuk era demokrasi, itu tidak mungkin pemerintah bermain tangan besi," jelasnya.



Simak Video "Tangkal Hoax, Kominfo Siapkan Permen Pemblokiran Medsos"
[Gambas:Video 20detik]
(agt/afr)