'Regulasi TI Baiknya Ditetapkan oleh Industri'

Jakarta - Penetapan regulasi teknologi informasi (TI) lebih baik diserahkan kepada pelaku industri, sementara pemerintah sebagai fasilitator sebaiknya berfokus pada pelatihan dan pendidikan.Hal itu disampaikan Direktur Business Software Alliance (BSA) untuk kebijakan piranti lunak di Asia, Seow Hiong Goh."Pemerintah juga tidak perlu campur tangan dengan menetapkan memakai teknologi atau model lisensi tertentu," kata Seow Hiong di Hotel Shangrila Jakarta, Kamis (12/01/2006).Menurutnya, standar teknologi dari pemerintah memang dianggap perlu, bahkan sangat penting. Tapi bentuk dan jenis teknologi itu, diserahkan sepenuhnya pada industri sendiri.Dia mengatakan hal itu berdasarkan survei perusahaan riset independen IPSOS Public Affairs untuk BSA. BSA adalah lembaga nirlaba yang merupakan aliasi perusahaan-perusahaan software dunia. Survei ini dilangsungkan tahun lalu, terhadap 800 profesional TI di delapan negara di Asia, termasuk Indonesia.Dari survei itu, responden Indonesia yang berpendapat 'penetapan regulasi ada di tangan pemerintah' imbang presentasinya dengan responden yang menjawab 'industri harus bisa mengatur diri sendiri', masing-masing 24 persen.Mayoritas dari responden atau 52 persennya berpendapat, baik pemerintah maupun industri perlu terlibat dalam penetapan regulasi. Sebanyak 95 persen responden menyatakan setuju bahwa peran pemerintah penting untuk mensukseskan industri TI.Sementara itu, 48 persen responden Asia berpendapat bahwa regulasi sebaiknya ditetapkan industri. Sebanyak 27 persen berpendapat pemerintah dan industri perlu terlibat, namun dengan peran industri yang lebih besar."Pemerintah sebaiknya tidak melakukan intervensi kecuali jika ada masalah serius. Semakin tinggi intervensi pemerintah, semakin rendah industri itu berkembang," ujar Seow Hiong.Salah satu bentuk kebijakan yang dinilainya berpotensi menghambat perkembangan industri TI adalah menetapkan regulasi tertentu, misalnya pemakaian open source.Bantah Tentang Open SourceMeski penetapan regulasi pemakaian open source dinilai berpotensi menghambat perkembangan industri TI, BSA membantah pihaknya lebih berpihak ke piranti lunak proprietary. BSA kembali menyodorkan hasil survei sebagai dasar penilaiannya.Survei menunjukkan profesional di Asia menyadari ketersediaan open source untuk mendorong pengembangan piranti lunak. Namun tingkat pemahaman dan posisinya dibanding piranti lunak proprietary masih beragam."Piranti lunak komersial (proprietary-red) dan open source bisa berdampingan tergantung kebutuhan dan model bisnisnya," kata Seow Hiong.Seow Hiong juga mengatakan peranan BSA dalam hal ini hanya sekedar memberikan pengertian kepada pemerintah tentang apa yang diinginkan kalangan industri. BSA juga menyanggah keikutsertaannya dalam pembentukan hukum dan undang-undang pada regulasi.BSA juga mengklaim tidak berpihak antara produk open source maupun proprietary, karena perusahaan software yang tergabung di dalam aliansinya juga ada yang memberdayakan open source sebagai lahan bisnisnya. (nks/)