Kemenperin: Aturan IMEI Sudah Jalan, Tapi ...

Kemenperin: Aturan IMEI Sudah Jalan, Tapi ...

Agus Tri Haryanto - detikInet
Selasa, 25 Agu 2020 08:01 WIB
Aturan IMEI segera diimplementasikan pada 24 Agustus 2020 untuk suntik mati ponsel BM alias black market di Indonesia.
Foto: Rifkianto Nugroho
Jakarta -

Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Taufik Bawazier menyebutkan bahwa aturan IMEI berlaku 18 April 2020.

"Aturan IMEI sudah berlaku dari 18 April 2020," ujarnya kepada detikINET, Senin (24/8).

Sampai saat ini, seperti disampaikan Taufik, data IMEI terus diunggah ke cloud. Terhitung sejak pertengahan Agustus kemarin, data IMEI Tanda Pendaftaran Produk (TPP) yang ada di Kemenperin, sudah selesai di-upload.

"Per 14 Agustus data IMEI TPP Kemenperin sudah selesai di-upload. Intinya tinggal operator seluler mengintegrasikan. Maka, HKT (Handphone, Komputer genggam, dan tablet-red) yang tidak terdaftar di database harusnya terblokir. Kemenperin menyerahkan data ke Kominfo," sebutnya.

Dalam upaya memberangus peredaran ponsel BM di Indonesia ini, sesuai dengan bidang masing-masing, operator seluler di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan pabrik yang memproduksi HKT di bawah Kemenperin.

"Dan, data kita collect di SIINas (Sosialisasi Sistem Informasi Industri Nasional-red) berdasarkan data IMEI TPP," ucapnya.

Dihubungi secara terpisah, Sekjen Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Marwan O Baasir mengungkapkan, pada dasarnya para operator seluler ini mendukung rencana pemerintah mematikan ponsel BM lewat blokir IMEI.

Dikatakan Marwan, alat untuk mendukung pemblokiran ponsel ilegal, yakni Equipment Identity Registration (EIR), lalu Central Equipment Identity Register (CEIR) disiapkan operator yang nantinya diserahkan ke pemerintah, sebenarnya sudah siap. Akan tetapi, sistem tersebut belum bisa berjalan data TPP dari Kemenperin ini dibuka, sehingga nanti bisa menghasilkan data IMEI nasional.

"Kami masih menunggu sistem CEIR selesai sesuai project timeline," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui tiga kementerian, yaitu Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemenperin), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang kemudian melibatkan Bea Cukai serta operator seluler untuk memerangi peredaran ponsel BM lewat aturan IMEI.

Aturan IMEI pertama kali disosialisasikan terhitung sejak 18 Oktober 2019 hingga resmi diberlakukan pada 18 April 2020.



Simak Video "Kemenperin Sebut Aturan IMEI Belum Efektif Blokir Ponsel BM"
[Gambas:Video 20detik]
(agt/rns)