Kabar Baru Aturan IMEI dan Regulasi Suntik Mati Ponsel BM

Kabar Baru Aturan IMEI dan Regulasi Suntik Mati Ponsel BM

Agus Tri Haryanto - detikInet
Selasa, 18 Agu 2020 16:53 WIB
Setelah ditandatangani 18 Oktober 2019 oleh tiga menteri, aturan IMEI akan berlaku 18 April 2020. Lantas bagaimana nasib ponsel black market atau BM?
Apa Kabar Aturan IMEI, Regulasi 'Suntik Mati' Ponsel BM? (Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom)
Jakarta -

Dalam beberapa hari ke depan, aturan IMEI yang seharusnya diterapkan pada 18 April kemarin, akan segera diimplementasikan pada 24 Agustus 2020 untuk 'suntik mati' ponsel BM alias black market di Indonesia. Ini kabar terbaru dari aturan IMEI.

Plt Chief Technology Officer XL Axiata, I Gede Darmayusa, membocorkan bahwa saat ini pemerintah bersama operator seluler dan pihak terkait lainnya, tengah menyusun Standar Operating Procedure (SOP) aturan IMEI ketika dijalankan nanti.

"Untuk IMEI bahwa kita setiap operator seluler sudah siap akan EIR (Equipment Identity Registration-red). Di pemerintah alat CEIR (Central Equipment Identity Register-red) sudah siap," ujar Gede dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (18/8/2020).

Cara kerja EIR merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk mendeteksi nomor IMEI ponsel BM. Setelah nomor IMEI terdeteksi, ia akan mengelompokkan ponsel legal dan ilegal berdasarkan nomor IMEI yang resmi terdaftar. Dengan demikian, saat ada perangkat ilegal, maka perangkat tersebut diblokir layanan telekomunikasinya.

Sementara itu, CEIR ini sejatinya akan menjadi acuan untuk para operator seluler untuk memblokir ponsel-ponsel yang nomor IMEI-nya tak terdaftar alias ponsel BM. Jadi, ponsel yang nomor IMEI yang tidak terdaftar di mesin tersebut, nantinya secara otomatis tidak bisa terhubung dengan jaringan seluler dari operator yang ada di Indonesia.

"Sekarang bersama-sama membuat detil SOP, sehingga saat implementasinya nanti lebih teratur, jauh lebih clear, mana yang bisa, jadi tidak ada keraguan bagi end user, orang yang paling kena dampaknya," tambahnya.

Disampaikan Gede, operator seluler dan pemerintah juga terus melakukan peninjauan dari aturan IMEI, di mana hal itu dilakukan sebagai upaya terbaik bagi konsumen.

Diberitakan sebelumnya, untuk memerangi peredaran ponsel BM, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kominfo, menerbitkan Peraturan Menteri masing-masing. Aturan IMEI ponsel BM ini juga melibatkan Bea Cukai hingga operator seluler.

Diteken pada tangga 18 Oktober 2019, pemerintah pun melakukan sosialisasi kebijakan tersebut selama enam bulan sampai akhirnya resmi diimplementasikan 18 April 2020. Sayangnya, aturan IMEI ponsel BM ini ternyata belum efektif. Kasus PS Store yang heboh beberapa waktu lalu menjadi indikasi kalau HP ilegal masih banyak di Tanah Air.



Simak Video "Kemenperin Sebut Aturan IMEI Belum Efektif Blokir Ponsel BM"
[Gambas:Video 20detik]
(agt/fay)