Kamis, 07 Nov 2019 18:11 WIB

Facebook Siap Patuh Aturan Denda Rp 500 Juta Sebar Konten Negatif

Adi Fida Rahman - detikInet
Facebook. Foto: Reuters Facebook. Foto: Reuters
Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan menerapkan aturan denda terhadap penyebaran konten negatif di dunia maya. Terkait aturan ini, Facebook dengan tegas nyatakan siap mematuhi aturan tersebut.

Hal ini disampaikan Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia Ruben Hattari usai bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Infromatika (Menkominfo) Johnny G Plate.

Dia mengatakan, pihaknya sangat mendukung bila pemerintah mengeluarkan regulasi yang mengatur jenis-jenis konten, kendati Facebook sendiri punya aturan sendiri terkait dengan ini.



"Kami punya standard komunitas, di dalamnya diatur konten apa saja yang boleh ada dan yang harus turun di platfromnya. Tapi secara keseluruhan kami mendukung kalau misalnya pemerintah ingin mengeluarkan kebijakan yang bisa mengatur jenis konten," kata Ruben.

Untuk itu, pihaknya berharap dapat bekerja sama dengan Kominfo, agar mereka bisa mensinergikan dua regulasi karena toh ujung-ujungnya yang mendapatkan benefit akan hal itu tidak hanya platform atau pemerintah, tapi masyarakat Indonesia.

"Kami berharap bisa berkerjasama lebih dekat dengan Kominfo untuk menyusun regulasi terbaik," ujarnya.

Untuk diketahui, pemerintah baru saja mengeluarkan PP Nomor 77 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PTSE). PP ini merupakan revisi dari PP 82 tahun 2012 yang mengenai hal yang sama.

Di dalam PP 71 Tahun 2019, tertuang sanksi denda finansial kepada penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang melanggar aturan. Besaran dendanya saat ini belum ditentukan, namun berkisar antara Rp 100 juta sampai Rp 500 juta.



Konten yang melanggar itu selain pornografi, jika merujuk pada UU ITE, adalah muatan yang mengandung tindakan asusila, berita bohong, dan terkait SARA.

Aturannya sendiri akan berlaku pada akhir 2021, atau sekitar dua tahun setelah PP PSTE ini disahkan. Rentang waktu dua tahun itu ditujukan untuk proses sosialisasi dan peralihan oleh PSE.

Simak Video "Kominfo Siapkan Regulasi Jasa Pengiriman Belanja Online"
[Gambas:Video 20detik]
(rns/rns)