Rabu, 10 Jul 2019 21:20 WIB

Peran 3 Kementerian dalam Perangi Ponsel BM Lewat Aturan IMEI

Agus Tri Haryanto - detikInet
Foto: detikINET/Agus Tri Haryanto Foto: detikINET/Agus Tri Haryanto
FOKUS BERITA Aturan Validasi IMEI
Jakarta - Pemerintah, melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), bahu-membahu merumuskan aturan International Mobile Equipment Identitiy (IMEI). Bagaimana peran masing-masing kementerian tersebut dalam menekan peredaran ponsel black market (BM)?

Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kemenperin Janu Suryanto mengatakan, Kemenperin memainkan peran sebagai penyedia database nomor IMEI yang tentunya sudah didaftarkan sebelumnya oleh vendor maupun importir.




"Kalau kita soal manufakturnya," ungkap Janu ditemui di kantornya, Gedung Kemenperin, Rabu (10/7/2019).

Sedangkan untuk Kemendag akan mengawasi barang yang beredar di pasar, seperti di toko-toko penjual ponsel yang menjadi ranahnya mereka.

Sedangkan untuk Kominfo nantinya menerima database IMEI yang diterima Kemenperin. Bila ditemukan ada nomor IMEI yang tidak sesuai, Kominfo menindaklanjuti dengan meminta kepada operator seluler agar dilakukan pemblokiran seluler kepada ponsel ilegal tersebut.




Sampai saat ini ketiga kementerian di atas masih menggodok aturan IMEI tersebut. Finalisasi penyusunan peraturan ini ditargetkan dapat diberlakukan pada tanggal 17 Agustus 2019.

Aturan IMEI sendiri, dikatakan Janu, merupakan kelanjutan dari regulasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang sudah diterapkan beberapa tahun. Diketahui, TKDN ini mewajibkan para produsen smartphone untuk menanamkan komponen lokal di perangkat mereka sebesar 30%.



Simak Video "Aturan Registrasi IMEI Disahkan, Menkominfo Minta Masyarakat Jangan Panik"
[Gambas:Video 20detik]
(agt/krs)
FOKUS BERITA Aturan Validasi IMEI