Sabtu, 06 Jul 2019 18:38 WIB

Pemerintah Satukan Kekuatan, Ponsel BM Tinggal Kenangan?

Tim Detikinet - detikInet
Halaman 1 dari 4
Ilustrasi. Foto: GettyImages Ilustrasi. Foto: GettyImages
Jakarta - Pemerintah agaknya serius menjegal peredaran ponsel BM atau Black Market yang disebut ilegal. Beberapa lembaga negara menyatukan kekuatan dan tengah menyiapkan kebijakan terbaru terkait pemakaian ponsel di Indonesia.

Nantinya, masyarakat diharuskan memasangkan IMEI ponsel dengan nomor MSISDN atau nomor telepon bila ingin berkomunikasi melalui perangkat. Ada tiga kementerian yang menggodok aturannya, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan.

"Ponsel kan ada IMEI seperti 'STNK ponsel'. Kemudian, MSISDN itu 'STNK SIM card-nya'. Dua itu harus berpasangan," ungkap Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara.

Sampai saat ini Indonesia memang belum menerapkan kebijakan tersebut, tak seperti luar negeri di mana sejak awal aturan semacam itu telah diberlakukan.

Rudiantara menjelaskan bahwa itu karena dulu ada kebijakan agar pertumbuhan industri seluler cepat. Maka orang-orang bisa beli ponsel dan beli SIM card di tempat mana saja, sehingga pertumbuhannya signifikan.


"Kalau di negara lain sedari awal sudah dipasangkan karena distribusinya dikontrol. Distribusi jualan tata niaga dari ponsel itu sendiri. Sekarang sudah saatnya. Mengapa? karena untuk kepentingan masyarakat," kata Menkominfo.

"Misalkan, ada yang hilang ponselnya, SIM card-nya bisa dimatikan tidak bisa dipakai oleh orang. Tapi ponselnya ke mana? hilang kan. Sekarang bisa dinonaktifkan karena kalau ponsel hilang tadi, ada yang curi misalkan, bisa dijual lagi kemana-mana, sekarang kalau dipasangkan tidak bisa," tuturnya.

Halaman Selanjutnya: Indonesia Diharap Merdeka dari Ponsel BM Secara Bertahap (fyk/fyk)

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed