Kamis, 09 Mei 2019 15:04 WIB

Google Kritisi UU Anti Hoax di Singapura

Anggoro Suryo Jati - detikInet
Foto: Arnd WIegmann/Reuters Foto: Arnd WIegmann/Reuters
Jakarta - Google mengkritisi Undang-undang anti Hoax yang belum lama ini disetujui oleh parlemen Singapura, dan menyebutnya dapat mengganggu pertumbuhan inovasi.

Padahal menurut Google, inovasi adalah sebuah aspek yang sedang dipelihara oleh pemerintah Singapura untuk memperluas industri teknologi mereka, demikian dikutip detikINET dari Reuters, Kamis (9/5/2019).

Rabu (8/5/2019) lalu parlemen Singapura menggolkan sebuah UU bernama Protection from Online Falsehoods and Manipulation Bill. UU inilah yang dikritik oleh Google, bersama dengan sejumlah kelompok hak asasi manusia, jurnalis, dan perusahaan teknologi lain, karena dianggap bisa mengganggu kebebasan berpendapat.




Munculnya UU ini bertolak belakang dengan usaha mereka untuk menjadikan negaranya sebagai pusat untuk inovasi digital untuk negara-negara di regionalnya. Begitu pula dengan sikap Google yang menyebut UU anti hoax itu bisa mengganggu rencana Singapura untuk menggenjot inovasi digital.

"Kami khawatir kalau UU ini bisa menggangu inovasi dan pertumbuhan ekosistem inforamasi digital. Namun bagaimanapun implementasi UU, kami tetap berkomitmen untuk bekerja bersama pembuat kebijakan dalam proses ini," ujar juru bicara Google.

Hal yang dipermasalahkan oleh Google dan sejumlah pihak itu adalah aturan yang mewajibkan platform media online untuk segera mengkoreksi atau menghapus konten yang dianggap hoax oleh pemerintah.

Jika menolak menuruti aturan itu, perusahaan bisa terkena hukuman penjara sampai dengan 10 tahun, atau denda mencapai SGD 1 juta atau sektar Rp 10,5 miliar.




Menteri Hukum Singapura menyebut UU ini tak akan berdampak pada kebebasan berpendapat. Kemudian ia juga menyebut Singapura saat ini sangat rentan terhadap serangan hoax karena posisinya sebagai pusat finansial global.

Selain itu Singapura menurutnya juga mempunyai etnis yang beragam, populasi umat beragama yang berbeda-beda, serta koneksi internet yang tersebar luar.

Facebook pun angkat bicara soal UU ini, dan meminta pemerintah Singapura untuk meninjau kembali UU tersebut agar lebih proporsional ketika dipakai di dunia nyata.

"Kami takut adanya aspek baru di UU Singapura yang memberikan kekuatan sangat besar untuk pemerintah Singapura, yaitu kekuatan untuk memaksa kami menghapus konten yang mereka anggap sebagai hoax," ujar Simon Milner, VP Public Policy Facebook Asia Pacific.

Facebook dan pemerintah Singapura sebenarnya sempat bertikai pada akhir 2018 lalu. Yaitu saat Facebook menolak permintaan pemerintah Singapura untuk menghapus sebuah postingan mengenai artikel terkait bank milik pemerintah dan hubungannya dengan skandal 1MBD Malaysia yang sempat bikin heboh. Pemerintah Singapura menyebut artikel itu tak benar dan merusak.


(asj/krs)

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed