Pemerintah Akan Gelar Pemutihan Software

Jakarta - Pemerintah RI mengupayakan pemutihan terhadap seluruh komputer di instansi milik negara yang menggunakan software berbasis Windows bajakan, baik yang ada di jajaran pemerintahan maupun Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. "Kita akan buat kesepakatannya dengan Microsoft. Biaya sertifikasinya sekitar US$1 per PC. Lalu ke depan ya harus pakai yang orisinal," kata Menkominfo Sofyan Djalil di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (08/06/2005) usai melakukan pertemuan dengan Presiden.Dalam pertemuan itu, rencana pemutihan tersebut disampaikan Sofyan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sofyan memaparkan rencana tersebut bersama Menristek Kusmayanto Kadiman dan didampingi Rektor Institut Teknologi Bandung Djoko Santoso dan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surbaya (ITS) Muhammad Nuh. Menurut Kusmayanto upaya pemutihan ini merupakan wujud komitmen pemeritah menghormati dan melaksanakan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Program ini merupakan salah satu hal yang dibahas dalam pembicaraan antara Presiden SBY dengan Bill Gates di akhir bulan lalu. SBY bertemu orang terkaya di dunia itu dalam rangkaian kunjungannya ke Amerika Serikat. Pada waktu itu SBY mengunjungi kantor pusat Microsoft di Redmond, Seattle, dan kediaman Bill Gates. SBY juga sempat beraudiensi dengan karyawan Microsoft yang berasal dari Indonesia.Masa Amnesti dan Pusat RisetSebagai bentuk dukungannya, menurut Sofyan, pihak Microsoft berkomitmen memberikan 'masa amnesti' kepada pemerintah untuk menuntaskan masalah penggunaan Windows bajakan itu. "Kita akan negosiasikan tenggat waktunya. Lebih panjang lebih baik," tambah Sofyan.Lebih lanjut Kusmayanto mengatakan, saat ini tengah dijajaki pembangunan pusat pengembangan aplikasi yang merupakan kerjasama antara pemerintah, swasta dan akademisi. Diharapkan proyek ini dapat membawa spill over effect terhadap bidang lain, terutama pembangunan pendidikan dan sektor Usaha Menengah, Kecil dan Mikro.Microsoft, ujar Kusmayanto, juga akan mendirikan pusat riset di Indonesia. "Kita sediakan lahan 300 hektar untuk industri ini. Microsoft komitmen ambil sebagian untuk dirikan pusat risetnya yang kelima setelah AS, Cina, Inggris dan India," jelas mantan Rektor ITB ini. (wsh/)