SBY Minta Bill Gates Jadi Penasihat

Jakarta - Dalam lawatannya ke Amerika Serikat (AS) akhir bulan Mei 2005, Presiden SBY sempat mengunjungi markas besar Microsoft di Redmond, Seattle, Amerika Serikat. Tepatnya tanggal 27 Mei 2005, SBY mengadakan pertemuan dengan Bill Gates, chairman sekaligus pendiri Microsoft. Apa saja hasil pertemuan itu? Ternyata cukup banyak. Salah satunya, Presiden SBY secara khusus mengundang Microsoft untuk menanamkan investasinya di Indonesia dengan membangun sebuah pusat riset melalui kemitraan bersama lembaga pendidikan tinggi nasional. Tapi, ada yang lebih heboh. Dalam rilis Microsoft Indonesia yang diterima detikinet, Rabu (15/6/2005), ternyata Presiden SBY juga tertarik untuk menjadikan Bill Gates sebagai penasihat pemerintahan dalam bidang Teknologi Informasi (TI). Gayung bersambut. Bill Gates menyambut baik permintaan SBY itu. "Bill Gates menyambut baik tawaran Presiden Yudhoyono tersebut dan akan menugaskan stafnya untuk menindaklanjuti hal tersebut segera," demikian siaran pers itu. Sampai saat ini belum jelas tindak lanjut seperti apa yang akan dilakukan Microsoft Indonesia. Mungkinkah Bill Gates benar-benar menduduki posisi resmi sebagai penasihat pemerintahan di bidang TI?Jabatan seperti itu bukan tidak mungkin. Konon pada era pemerintahan Gus Dur alias Abdurrahman Wahid, mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew juga pernah dijadikan penasihat Presiden bidang ekonomi. Masalahnya, seberapa besar gaji yang akan diminta orang terkaya di dunia itu untuk menjadi penasihat TI di Indonesia? Atau posisi itu akan dijadikan salah satu proyek sosial Bill Gates?Mungkin juga bentuknya bukan sebagai pejabat resmi. Pasalnya PT Microsoft Indonesia saat ini juga bertindak sebagai konsultan alias penasihat bagi Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual di Departemen Hukum dan HAM. Mungkinkah bentuk semacam ini yang akan terwujud?Apalagi saat ini Microsoft dan Departemen Komunikasi dan Informatika sedang mengadakan inventarisasi jumlah komputer dan aplikasi yang digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya untuk menemukan seberapa banyak penggunaan software bajakan di pemerintahan. Proses tersebut diharapkan selesai dalam waktu empat bulan.Spekulasi Pertemuan SBY-GatesSebelum pernyataan resmi dari Microsoft itu diungkapkan ke publik, beberapa pernyataan yang menimbulkan spekulasi muncul seputar pertemuan tersebut. Salah satunya adalah pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika, Sofyan Djalil, di Istana Negara sepekan setelah pertemuan di Redmond. Sofyan menuturkan rencana pemerintah menggunakan software legal. "Kita akan buat kesepakatannya dengan Microsoft. Biaya sertifikasinya sekitar US$1 per PC. Lalu ke depan ya harus pakai yang orisinal," tuturnya ketika itu.Namun pernyataan Sofyan itu ditafsirkan oleh banyak pihak, termasuk media luar negeri, sebagai 'lampu hijau' dari Microsoft kepada pemerintah. Bahkan BBC pun memuat tulisan yang mengklaim Microsoft telah memberi amnesti berupa lisensi US$ 1. Pernyataan lain yang juga memicu spekulasi adalah soal pembangunan pusat riset di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Kusmayanto Kadiman, Menteri Riset dan Teknologi, dalam kesempatan yang sama dengan Sofyan.Spekulasi yang timbul seputar dua pernyataan tersebut membuat Microsoft Indonesia merasa perlu melakukan klarifikasi. Hal itu disampaikan oleh Vice President Microsoft Indonesia, Ari Kun Widodo, saat dihubungi detikinet Sabtu lalu (11/6/2005) .Menurut Ari, soal pemutihan lebih tepat disebut sebagai upaya menyesuaikan dengan lisensi (license compliance). Mengenai pusat riset menurutnya juga masih dalam wacana yang belum selesai didiskusikan. (al/)