Kominfo Terbaik Kedua, Telkomsel Sumbang PNBP Rp 7,8 Triliun

Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menerima penghargaan sebagai Kementerian Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbaik kedua dari Kementerian Keuangan.

Pemberian penghargaan berlangsung dalam acara PNBP Awards 2017 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (30/11/2017).

Penetapan sebagai Kementerian Pengelola PNBP terbaik itu merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi kementerian dalam mengoptimalkan pendapatan negara dari sumber penghasilan selain pajak.

Pemberian penghargaan berdasaran kriteria Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta peningkatan penerimaan lebih dari Rp 1 triliun.

Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Ismail yang mewakili Menkominfo Rudiantara saat menerima penghargaan, mengungkapkan penghargaan ini diperoleh karena Kominfo mampu mengelola PNBP dengan baik.

"Penghargaan ini hasil kerja seluruh jajaran dan seluruh unit kerja sampai ke balai monitoring (Balmon) yang berkontribusi aktif dalam pengelolaan PNBP Kominfo," katanya.

Lebih lanjut Ismail menjelaskan penerimaan penghargaan itu merupakan sebuah milestone untuk berkarya lebih baik lagi demi kemajuan Kementerian Kominfo.

Selain Kementerian Kominfo, penerima penghargaan untuk kategori Kementerian/Lembaga Pengelola PNBP terbaik untuk kelompok penerimaan di atas Rp 1 triliun adalah Kepolisian RI untuk terbaik pertama dan Kementerian Perhubungan terbaik ketiga.

Kementerian Keuangan mengharapkan penghargaan itu dapat memotivasi kementerian dan lembaga untuk meningkatkan kualitas pengelolaan PNBP.

Khususnya untuk meminimalisir atau menghilangkan temuan BPK pada tahun mendatang, sehingga dapat lebih mengoptimalkan pendapatan negara dengan tetap menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan PNBP.

Peran Vital BUMN dalam Pembayaran PNBP

Kementerian Keuangan optimis target PNBP yang tercantum dalam APBNP 2017 sebesar Rp 260 triliun akan segera tercapai. Tercapainya target PNBP ini tak lepas dari dukungan penuh dari kementrian lembaga negara, BUMN dan perusahaan swasta.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan PNBP merupakan refleksi dari sebuah pelayanan pemerintah pada masyarakat. Tentu ini selaras dengan program Nawa Cita pemerintahan Presiden Joko Widodo Selain itu PNBP juga merupakan wujud dari peran atas kepemilikan negara terhadap BUMN.

Foto: dok. Kominfo

Salah satu perusahaan yang mendapatkan penghargaan dari Kementrian Keuangan pada ajang PNBP Award 2017 adalah Telkomsel. Anak usaha Telkom ini mendapatkan penghargaan wajib pajak dengan kontribusi terbesar pada PNBP Kementrian/Lembaga. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan kepada Direktur Utama Telkomsel Ririek Adriansyah.

Di tahun 2017 ini pembayaran PNBP dari lisensi yang dibayarkan oleh Telkomsel ke kas negara per Oktober lalu sudah mencapai Rp 2,8 triliun. Jika ditambahkan dengan PNBP dari lelang frekuensi 2,3 GHz sebesar Rp 3 triliun dan pembayaran PNBP dari annual fee frekuensi, 900 MHz, 800 MHz, dan 1.800 MHz sebesar Rp 5 triliun, maka kontribusi Telkomsel dalam membayar PNBP tahun 2017 mencapai Rp 7,8 triliun.

Ditemui di pada acara PNBP Award 2017 di Gedung Dhanapala Kementrian Keuangan, Ririek Adriansyah mengatakan bahwa Telkomsel sangat menghargai anugrah yang diberikan oleh Kementrian Keuangan.

Foto: dok. Kominfo

"Telkomsel memastikan akan terus berupaya memaksimalkan sumber daya alam terbatas yaitu frekuensi dengan memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan dan industri telekomunikasi nasional. Sehingga nantinya Telkomsel dapat memberikan kontribusi pendapatan bagi negara yang optimal baik dari pajak maupun PNBP,"terang Ririek.

Mariatul Aini, Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak mengatakan, salah satu cara yang akan dilakukan pemerintah adalah dengan mempermudah beberapa perizinan investasi.

"Kita mengharapkan PNBP dari perusahaan BUMN dapat terus meningkatkan baik dari deviden atau lisensi. Sehingga hasil yang didapatkan dari PNBP tersebut dapat dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan," pungkas Aini. (rou/fyk)