Rabu, 23 Agu 2017 11:03 WIB

Toko Online Mau Jadi Incaran Pajak

Wahyu Daniel - detikInet
Foto: GettyImages Foto: GettyImages
Jakarta - Pemerintah dalam waktu dekat akan menggali potensi pajak pada transaksi online yang selama ini belum tersentuh. Padahal, dari tahun ke tahun transaksi perdagangan digital alias e-commerce ini mencapai triliunan rupiah.

Lewat Kementerian Keuangan, pemerintah terus mengkaji cara yang tepat untuk mengenai pajak di setiap transaksi online.

Berdasarkan catatan detikFinance, Rabu (23/8/2017). Pada 2014 saja, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencatat, transaksi jual beli melalui e-commerce rata-rata mencapai Rp 100 triliun per tahun. Namun, transaksi tersebut tidak tersentuh pajak.

Di Indonesia, pelaku usaha di jagat digital ekonomi sudah banyak, sebut saja mulai dari Bukalapak.com, Tokopedia, hingga transaksi jual beli di media sosial seperti Twitter, Instagram, hingga Facebook.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pemerintah Indonesia tidak segan untuk mendiskusikan hal tersebut di forum G20. Tujuannya, untuk merealisasikan pengenaan pajak pada setiap transaksi online, terutama transaksi lintas negara.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini menyadari, transaksi online sebetulnya mudah dideteksi lantaran sudah tercatat pada sistem.

"Tetapi kalau untuk beberapa hub di luar Indonesia itu perlu didiskusikan, ini perlu dibicarakan di G20," kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (21/8/2017).

Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara, memastikan potensi pajak pada transaksi online tinggi, lantaran pertumbuhan usaha sektor e-commerce di Indonesia sangat pesat.

Namun sebagai bisnis model yang baru, kata Suahasil, pemerintah masih merumuskan cara memajaki sektor tersebut agar tidak terjadi persoalan ke depannya.

"Sebagai modal bisnis yang baru, kami harus perhatikan level of playing field termasuk perpajakannya," kata Suahasil.

Selanjutnya, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Suryo Utomo, berharap dalam waktu dekat pemerintah sudah menentukan skema pemajakan transaksi pada e-commerce.

"Kami sedang diskusi dengan para pihak khususnya di dalam negeri. Karena berita mengenai pergeseran pola transaksi dari konvensional dan e-commerce. Semoga tidak terlalu lama kami bisa definisikan model transaksi dan bagaimana memajaki," kata Suryo.

Tidak hanya itu, transaksi online juga nantinya akan memberikan kontribusi terhadap konsumsi rumah tangga yang merupakan salah satu komponen penting terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, mengakui telah terjadi pergeseran pola belanja masyarakat Indonesia dari konvensional ke transaksi online.

Menurut dia, jika sudah tercatat dengan baik, maka transaksi online ini akan berkontribusi kepada konsumsi rumah tangga dan tentunya memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Bisa, cuma belum di-absorb (serap) mungkin yang ini, besar (nilainya, contohnya tokopedia, Bukalapak itu bulanannya sudah triliun, (transaksinya) ada di market place kalau untuk yang menggantikan ritel," kata Rudiantara.

Diketahui, target penerimaan perpajakan di 2018 tumbuh 9,3% menjadi Rp 1.609,4 triliun, yang terdiri dari bea dan cukai Rp 194,1 triliun, PPh migas Rp 35,9 triliun, dan pajak non migas Rp 1.379,4 triliun.

Pemerintah tidak hanya mengandalkan penerimaan dari para wajib pajak yang selama ini patuh membayar pajak. Melainkan kepada data-data baru yang telah dimiliki otoritas pajak dari pelaksanaan program tax amnesty maupun kerja sama internasional seperti automatic exchange of information (AEoI), bahkan akan menggali potensi pajak pada transaksi online yang selama ini belum tersentuh secara merata. (dnl/fyk)
-
Load Komentar ...

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed