Kamis, 10 Agu 2017 18:42 WIB

Begini Cara Cek Ponsel BM atau Resmi

Adi Fida Rahman - detikInet
Foto: GettyImages Foto: GettyImages
Jakarta - Begitu banyak ponsel tidak resmi atau Black Market (BM) dijual di Indonesia. Lantas bagaimana membedakan ponsel yang resmi atau tidak?

Menurut Ketua Umum Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia Ali Soebroto cukup sulit sebenarnya untuk membedakan antara ponsel resmi dengan yang ilegal secara kasat mata. Pasalnya secara fisik tidak ada perbedaan.

Tapi bisa melakukan pengecekan di kemasan maupun di dalam ponsel tersebut. Pertama dilihat apakah ada tulisan made in Indonesia atau tidak.

"Lihat saja kalo tidak ada (tulisan made in Indonesia) itu ilegal, terutama ponsel 4G," kata Ali.

Selain cara itu, kita pun dapat melakukan pengecekan International Mobile Equipment Identity (IMEI) di situs Kementerian Perindustrian. Di sana akan tertera apakah ponsel yang dibeli merupakan ponsel resmi atau ilegal.

Namun saat ini Kemenperin tengah membenahi data base IMEI. Mereka menggandeng pihak Qualcomm untuk membantu menganalisis 500 juta IMEI yang telah Kemenperin dikumpulkan sejak 2013.

"Kerjasama Qualcomm ini dipakai untuk menganalisa dan bikin sistem. Kami targetkan enam bulan. Jika sudah selesai bisa untuk pengontrolan ponsel ilegal ke depannya," kata I Gusti Putu Suryawirawan, Dirjen ILMATE Kemenperin ditemui ditempat yang sama.

Seperti diketahui akibat masuknya ponsel ilegal menghilangkan pendapatan yang diterima oleh negara. Padahal menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pasar ponsel 4G di Tanah Airsangat besar. Pertahunnya saja ada 60 juta ponsel terjual. Sebanyak 20% dari jumlah tersebut ponsel ilegal.

Sementara hasil penelitian yang dipublikasikan International Telecommunication Union (ITU) dan Kantor Kekayaan Intelektual Uni Eropa (EUIPO) di tahun 2015, ponsel ilegal yang beredar di Indonesia telah menyebabkan produsen dan distributor ponsel kehilangan 20,5% pendapatan.

Strategy Analytics juga mengestimasi 8 juta ponsel ilegal yang ada di negeri ini pada 2014 berpotensi menyebabkan negara kehilangan pendapatan dari pajak pertambahan nilai (PPN) sejumlah puluhan juta dolar. (afr/fyk)
-
Load Komentar ...

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed