Analisa IDC: Pemblokiran Telegram Langkah Mundur Pemerintah

Achmad Rouzni Noor II - detikInet

Selasa, 18 Jul 2017 17:53 WIB

Jakarta - Pemblokiran Telegram oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, menurut lembaga riset IDC, tidak akan menyelesaikan masalah dan dinilai sebagai langkah mundur dari pemerintah Indonesia.

Dalam pernyataan yang disampaikan IDC, Selasa (18/7/2017), terkait langkah pemerintah untuk memblokir akses Telegram, IDC melihat hal tersebut adalah dampak dari belum jelasnya regulasi yang mengatur layanan Over The Top (OTT).

"IDC mendukung penuh upaya pemerintah Indonesia untuk melindungi keamanan nasionalnya, tetapi dengan pemblokiran tersebut jelas menunjukkan langkah mundur dari pemerintah, ketika belum adanya kejelasan mengenai regulasi layanan OTT," tulis IDC.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Seperti disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, penyedia layanan OTT harus sepenuhnya berkomitmen untuk memberikan perlindungan konsumen, dan memenuhi aspek hukum serta fiskal, namun masih belum jelas mengenai bagaimana penyedia layanan OTT harus memenuhi persyaratan tersebut.

Dari perkembangan permasalahan ini, IDC mengatakan, terlihat jelas bahwa tidak adanya komunikasi konstan antara pemerintah dan Telegram sebelum keputusan untuk pemblokiran layanannya.

"Tidak adanya kantor perwakilan Telegram di Indonesia turut berkontribusi terhadap buruknya proses komunikasi antara kedua pihak. Namun di sisi lain, tidak ada regulasi yang mengatur bahwa penyedia layanan OTT harus membuka kantor perwakilan di Indonesia," kata IDC.

Untuk mengatasi masalah ini, penyedia layanan OTT biasanya membangun kerjasama dengan perusahaan telekomunikasi lokal untuk bertindak sebagai perwakilan mereka di Indonesia.

"Sebagai contoh adalah Spotify dan Netflix, dimana mereka bekerjasama dengan Telkom dan Indosat Ooredoo untuk mengelola layanan dan hubungan dengan konsumen di Indonesia," kata Risky Febrian, Associate Market Analyst dari IDC Indonesia.

Telegram Rentan Disalahgunakan

Dari sudut pandang konsumen, Bot dan Kanal Telegram merupakan fitur yang populer di Indonesia dan banyak dari konsumen memanfaatkan fitur tersebut untuk mendukung aktifitas finansial mereka, dikarenakan fitur tersebut menyediakan keamanan dan privasi tingkat tinggi dengan enkripsi khusus Telegram.

Namun demikian, fitur tersebut terbukti rentan akan penyalahgunaan, seperti pernyataan pemerintah Indonesia yang menyatakan bahwa alasan dibalik pemblokiran Telegram adalah karena fitur tersebut digunakan untuk pergerakan teroris dalam berkomunikasi dan merencanakan strategi mereka.

"Langkah pertama untuk menyelesaikan permasalah ini adalah pemerintah perlu memberikan langkah yang jelas untuk mencegah adanya kesalahpahaman di masa mendatang dengan penyedia layanan OTT," masih kata Risky.

Langkah berikutnya, Telegram dan pemerintah harus dapat membentuk komunikasi yang baik di antara mereka. Telegram dapat mengikuti langkah Netflix atau Spotify dengan membangun kerjasama dengan perusahaan telekomunikasi untuk bertindak sebagai perwakilan mereka, jika Telegram memilih opsi untuk tidak membuka kantor perwakilan langsung di Indonesia.

"Setelah semua permasalah itu dapat terselesaikan, Telegram dan pemerintah dapat mulai bekerja bersama untuk membangun skema yang tepat untuk mencegah penyalahgunaan fitur Telegram di masa mendatang, termasuk mendukung langkah Telegram untuk mengembangkan tim moderator yang dikhususkan untuk moderasi konten-konten Indonesia," lanjut Risky.

Pemerintah, katanya, juga dapat mempertimbangkan untuk membentuk badan independen yang bertindak sebagai dewan penasihat dan memiliki kapabilitas untuk merencanakan dan memonitor keseluruhan adopsi ICT di Indonesia.

Sebagai contoh dapat dilihat dari langkah pemerintah Singapura dalam pembentukan badan GovTech, yang fungsinya membangun platform kunci dan solusi yang dibutuhkan untuk mendukung perkembangan ICT Singapura.

"Lebih jauh lagi, pembentukan badan independen ini harus dapat menyokong dan menstimulasi pertumbuhan adoptasi ICT di Indonesia." kata Mevira Munindra, Research Manager IDC Indonesia. (rou/rou)