Uji Publik Permen OTT: Netflix cs Wajib Berbadan Usaha Tetap

Uji Publik Permen OTT: Netflix cs Wajib Berbadan Usaha Tetap

Ardhi Suryadhi - detikInet
Jumat, 29 Apr 2016 15:20 WIB
Foto: detikINET - Anggoro Suryo Jati
Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akhirnya merampungkan rancangan Peraturan Menkominfo tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet.

Payung hukum ini kerap disebut sebagai draft Permen OTT karena menjadi acuan para penyedia layanan over the top (OTT) untuk beroperasi di Indonesia. Termasuk pula bagi OTT asing macam Facebook, Google, hingga Netflix.

Ruang lingkup Permen ini mengatur mengenai penyediaan layanan OTT yang meliputi penyediaan layanan, pusat kontak informasi, penyimpanan data, ganti rugi, pengawasan dan pengendalian, serta sanksi.

Beberapa pasal yang dipatut digarisbawahi dalam Rancangan Peraturan Menkominfo tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet ini antara lain:

-. Pasal 4
Layanan OTT dapat disediakan oleh penyedia layanan OTT asing dengan ketentuan wajib menjadi Bentuk Usaha Tetap, yang selanjutnya disebut BUT, di Indonesia. BUT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didirikan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan.

-. Pasal 5
b. Melakukan perlindungan data (data protection) dan kerahasiaan data pribadi (data privacy) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Melakukan filtering konten dan mekanisme sensor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Menggunakan sistem pembayaran nasional (national payment gateway) yang berbadan hukum Indonesia, khusus untuk OTT berbayar.
e. Menggunakan nomor protokol internet Indonesia dan menempatkan sebagian server dalam pusat data (data center) di Wilayah Negara Republik Indonesia.
f. Menjamin akses untuk penyadapan informasi secara sah (lawful interception) dan pengambilan alat bukti untuk keperluan penyidikan atau penyelidikan perkara pidana oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

-. Pasal 7
(1) Penyedia Layanan OTT dapat melakukan pembebanan biaya (berbayar) maupun tidak melakukan pembebanan biaya (tidak berbayar) terhadap pengguna Layanan OTT.
Opsi 1: (2) Dalam penyediaan Layanan OTT, penyedia Layanan OTT dapat bekerjasama dengan penyelenggara telekomunikasi.
Opsi 2: (2) Dalam hal Layanan OTT yang disediakan memiliki fungsi sama atau substitutif dengan layanan jasa telekomunikasi, Penyedia Layanan OTT wajib bekerja sama dengan penyelenggara jasa telekomunikasi.
Opsi 3: (2) Dalam hal Layanan OTT yang disediakan memiliki fungsi sama atau substitutif dengan layanan jasa telekomunikasi, Penyedia Layanan OTT wajib menjadi penyelenggara jasa telekomunikasi.

Pasal 8
(1) Penyedia Layanan OTT harus menyediakan pusat kontak informasi paling sedikit berupa telepon, surat elektronik pengaduan, dan/atau situs layanan pengguna.
(2) Pusat kontak informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki fasilitas untuk melayani pertanyaan dan pengaduan dari pengguna.
(3) Setiap pertanyaan dan/atau pengaduan dari pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditanggapi paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam setelah pertanyaan dan/atau pengaduan diterima.

Pasal 9
(1) Penyedia Layanan OTT wajib menyimpan data rekaman transaksi dan trafik Layanan OTT paling sedikit 3 (tiga) bulan.
(2) Untuk keperluan proses peradilan, penyedia Layanan OTT wajib menyimpan data rekaman yang terkait langsung dengan proses peradilan dimaksud berdasarkan permintaan aparat penegak hukum sampai dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
 
Kominfo membuka uji publik terhadap RPM Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten ini bagi masyarakat sampai 12 Mei 2016. (ash/fyk)