"Kalau ada ketakutan nanti prosesnya itu diperlambat sana sini, kami sepakat akan mengamati dengan cermat di mana ada yang menghalangi. Tapi saya katakan tadi sama Grab, Organda, dan Uber, dua menteri yang terlibat ini memiliki integritas yang baik," jelas Luhut dalam jumpa pers di Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (24/3/2016).
"Saya tidak yakin, juga akan ada upaya-upaya untuk menghambat pengurusan izin itu. Kami akan pantau dengan ketat sehingga tidak perlu ada keributan sana sini," tegas dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau keluhan lagi bisa disampaikan secara verbal datang ke kantor sini. Ataupun bisa ke tempat Pak Rudi atau Pak Jonan. Sehingga negara ini kita bangun sebagai negara yang bermartabat jangan terlalu mudah digonjang ganjing sana sini," tutur dia.
Luhut juga menyampaikan untuk masalah transportasi ini tidak perlu sampai presiden yang mutusin.
"Pada level ini cukup. Presiden hanya beri arahan selesaikan secara berkeadilan. Saya kira cukup. Kalau ada pengamat mengatakan harus presiden, begini begitu, kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami ulangi, kami tahu apa yang harus kami lakukan," tutup dia. (rna/fyk)