Situs LGBT Bisa Diblokir, Asalkan...

Jakarta - Tuntutan pemblokiran situs terkait lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) yang disuarakan oleh Anggota F-PKS Nasir Djamil mendapat tanggapan dari panel sensor konten negatif. Mereka siap memenuhi permintaan tersebut, asalkan sesuai dengan aturan.

Saat dijumpai usai apat gabungan dengan dua panel bersama perusahaan layanan Over The Top (OTT), di Gedung Kominfo, Jakarta, Rabu (17/2/2016), anggota panel yang membidangi pornografi M Yamin mengatakan siapapun sebenarnya bisa melaporkan situs-situs terkait LGBT.

Namun diblokir apa tidaknya situs tersebut tergantung konten yang ada di dalamnya. Soal tuntutan Nasis Djamil, Yamin meminta anggota F-PKS itu menunjukan situs tersebut dan menjelaskan.

"Kalo bilangnya propaganda LGBT, harus ditunjukkan. Kalo mengajak orang lain untuk berpikiran sama (menjadi LGBT), kami siap memblokir. Tapi jika tidak terkait hal tersebut, ya tidak akan menutup aksesnya," papar Yamin.

Tanpa diminta pun bila mana ada situs LGBT menampilkan pornografi, pihak panel sensor konten negatif akan langsung memblokir. Aturan ini juga seperti diterapkan di situs-situs lainnya.

"Bukan karena LGBT-nya, tapi karena ada konten pornografi di dalamnya. Jika isi situs jelas (tidak mengandung porno dan ajakan) kenapa pula harus diblokir," papar Yamin.

"Kami tidak mendukung (LGBT), tapi tidak pula menolak. Panel sifatnya netral, membahas situs dari berbagai sisi. Kalo setiap orang berteriak ada situs propaganda, lalu minta ditutup, ya tidak bisa. Harus jelas dulu situs tersebut seperti apa," imbuh Direktut Eksekutif Domain Name System (DNS) Nawala Nusantara ini.

Sebelumnya diberitakan dalam rapat gabungan Komisi I dan III DPR dengan kementerian/lembaga di bawah Kemenko Polhukam, Anggota F-PKS Nasir Djamil meminta pemerintah menutup situs terkait propaganda lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT).

"Jadi jangan hanya situs yang dianggap propaganda terorisme saja yang ditutup, LGBT juga," kata Nasir di Ruang Banggar DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/2/2016).

Nasir setuju dengan pernyataan Menko Polhukam Luhut Pandjaitan sebelumnya untuk melindungi kaum LGBT sebagai warga negara. Tetapi tak bisa dilupakan pula ada pernyataan Wapres Jusuf Kalla yang meminta kaum LGBT tak menyebarkan alirannya.

"Jangan sampai ajaran LGBT ini menyebar ke masyarakat kita. Kita harus melindungi masyarakat kita," ujar Nasir.

Rekan sefraksinya, Aboe Bakar Alhabsy mendukung usulan Nasir. Dia menambahkan, pemerintah harus ambil sikap tegas terhadap kaum LGBT di Indonesia.

"Putin saja sudah melarang. Irak justru memerintahkan poligami. Lalu di Singapura, sudah tegas melarang gay. Mana sikap Indonesia? Aib ini kalau dibiarkan! Tadi Pak Alimin dari PAN sudah sampaikan tentang umat Nabi Luth yang dihancurkan karena LGBT itu. Itu betul, Pak," tutur pria yang akrab disapa Habib itu. (afr/fyk)