BERITA TERBARU
Jumat, 29 Jan 2016 15:22 WIB

Revisi Pasal Karet UU ITE

'Kejahatan di Dunia Maya Lebih Jahat dari Terorisme'

Achmad Rouzni Noor II - detikInet
Foto: Lamhot Aritonang Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - Pembahasan Revisi UU ITE antara Komisi I DPR RI bersama Menkominfo Rudiantara bisa berlangsung alot karena masih ada anggota dewan yang tak setuju dengan pengurangan hukum pidana dari 6 tahun menjadi 4 tahun.

Salah satu yang terang-terangan menyatakan tak setuju pasal 27 ayat 3 direvisi adalah Effendi Simbolon, anggota Komisi I dari fraksi PDI Perjuangan. Hal itu sempat diutarakan olehnya dalam rapat kerja antara Menkominfo dan Komisi I.

"Saya sebagai salah satu yang mengawal dibentuknya UU ITE ini tidak setuju, hukuman di pasal karet turun. Itu tidak sebanding. Kejahatan di dunia maya itu melekat selamanya, meskipun orangnya mati," kata dia.

"Bagaimana konsekuensi logis yang kita beri ke pelaku? Saya melihat tidak ada alasan untuk merevisi pasal itu. Malah, di belahan dunia lain, ada yang hukumannya seumur hidup atau mati,"

"Saya tidak tahu kenapa diturunkan, karena itu berakibat ruh dari ITE sudah hilang. Kalau begitu mendingan pakai KUHP saja. Esensi kejahatan di dunia maya itu tidak sejalan, kalau mau jahat di dunia nyata sajalah karena ada pengadilan yang nyata,"

"Misalnya, ada yang menulis jahat soal Effendi Simbolon dan tertulis di internet. Meskipun apa yang ditulis itu salah, tulisan itu akan tetap ada selamanya di internet. Jadi menurut saya, tidak ada yang lebih jahat dari kejahatan di dunia maya. Bahkan kejahatan cyber ini lebih jahat dibandingkan kejahatan terorisme," tegasnya.

Seperti diketahui, Revisi UU ITE hanya dilakukan pada pasal 27 saja dengan mengurangi ancaman pidana. Semula ancaman hukuman adalah 6 tahun penjara, namun direvisi menjadi 4 tahun saja.

Revisi UU ITE ini sempat menjadi sorotan karena dinilai kehilangan momentum pembahasan. Pasalnya saat itu DPR sudah menjelang reses, sementara pembahasan UU ITE yang mestinya masuk prolegnas 2015 tak kunjung selesai.

Pada akhir tahun lalu, Presiden Joko Widodo akhirnya menyampaikan naskah revisi ke DPR dan sudah dikonfirmasi diterima. Sekarang revisi pasal karet itu tinggal menunggu pembahasan yang dijanjikan selesai.

Meski revisi UU ITE dinilai molor alias lambat, namun Rudiantara menekankan bahwa hukuman pidana akan tetap ada di dalamnya. Menurut menteri yang akrab disapa Chief RA ini, UU ITE dibuat bukan untuk disalahgunakan.

"Efek jera harus ada tapi yang mendidik. Jangan ditangkap dulu baru diperiksa. Makanya pemerintah menurunkan jadi empat tahun pidananya," sambungnya usai rapat kerja.

Dengan kata lain, menurut Rudiantara penurunan hukuman pidana di bawah 5 tahun ini akan berguna bagi proses penegakan UU ITE sebab aparat kepolisian tidak bisa langsung menangkapnya.

Ia turut menambahkan, ada sejumlah klausul dalam UU ITE yang disesuaikan di dalam KUHP agar tidak rancu, namun ia tidak menyebutkan secara rinci klausul apa saja.

Sementara Ketua Komisi I, Mahfuz Sidik mengatakan pihaknya sudah menerima Revisi UU ITE tersebut dan akan segera mengadakan pembahasan dengan mengundang kembali Menkominfo.

Mahfuz memperkirakan pembahasan sudah bisa dilakukan pada awal Februari nanti. Targetnya bisa selesai seluruhnya dalam satu masa sidang saja, atau sebelum bulan Maret berakhir.

"Revisi ini jadi prioritas. Kami akan mulai bahas Februari, waktunya ditentukan nanti dan akan kami undang Menkominfo. Karena revisinya terbatas, cuma satu pasal saja, kami harap bisa cepat selesai. Paling cepat dalam satu masa sidang, Februari dibahas, jadi selesainya bisa Maret," pungkasnya. (rou/fyk)
-
Load Komentar ...

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed