Rombak Kominfo, Jokowi Tolong Dengarkan Saran Ini

Jakarta -

Indonesia perlu melakukan perubahan besar dalam tata kelola industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Agar bisa sukses terwujud dalam masa pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo, berikut adalah saran dan harapan dari para komunitas.

Di pemerintahan Jokowi nanti, menurut pegiat teknologi Onno W Purbo, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) seharusnya fokus sebagai regulator teknis dan melepas peran kehumasan pemerintah ke Sekretariat Negara (Sekneg).

"Sinyalnya seperti itu. Tetapi lihat saja nanti. Saya tidak mau bicara dari mana infonya," ungkap Onno tadi malam saat menjadi salah satu pembicara dalam diskusi bersama Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) di Jakarta.

Lebih lanjut ia menegaskan, Indonesia memiliki pekerjaan berat ke depan di bidang TIK yakni membuat seluruh masyarakat yang tersebar di 17 ribu pulau bisa terkoneksi kepada internet.

"Kita harus tetapkan tujuan yang jelas mau kemana dan peran dari pemerintah bagaimana untuk mewujudkan semua masyarakat itu terkoneksi dengan informasi. Kalau saya sih maunya self regulated, biarkan masyarakat yang mengatur," katanya.

Ketua Umum Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII) Sylvia Sumarlin juga mengakui perlunya ada perubahan besar dalam tata kelola di industri teknologi informasi dan komunikasi Indonesia.

"Selama sepuluh tahun ini kita merasakan di industri seperti autopilot. Kita butuh kementerian TIK yang berani berdiri di depan membela sektor ini," tegasnya masih dalam diskusi bersama APJII.

Ditambahkannya, jika menginginkan sektor TIK sebagai enabler perekonomian maka pola pikir para petinggi negara harus diubah.

"Mulai dari presiden harus memiliki pola pikir yang sama terhadap TIK, jangan jadikan sektor ini hanya sebagai penyumbang PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak), lihat lebih jauh dari itu, bagaimana sektor ini bisa mendorong dan menumbuhkan perekonomian,” katanya.

Menurut wanita yang akrab disapa Evie itu ada ketidakadilan bagi sektor telekomunikasi selama ini dimana PNBP yang ditarik tidak dikembalikan ke industri, tetapi malah banyak untuk kementrian lainnya.

"Bayangkan, industri TIK setor PNBP sekitar Rp 13 triliun, yang kembali hanya Rp 3 triliunan tiap tahunnya. Kita bukannya menolak bayar PNBP, tetapi masalahnya kita tidak tahu itu pungutan ke mana dan buat apa, sementara industri kita tidak dilindungi dan diperhatikan," tegasnya.

Sekjen Indonesian Mobile & Online Content Provider Association (IMOCA) Ferrij Lumoring mengharapkan jika pemerintahan baru membuat kementerian teknis yang fokus mengurus TIK, maka regulasi yang dibuat harus bisa mengantisipasi perkembangan teknologi ke depan.

"Selama ini banyak regulasi keluar setelah praktik bisnis terjadi dimana ujungnya memagari kreativitas. Harusnya regulasi itu mendorong pertumbuhan bisnis," katanya.

Ketua Umum APJII Semuel A Pangerapan mengharapkan adanya lembaga teknis seperti Federal Communications Commission (FCC) di Amerika Serikat yang punya tata kelola TIK untuk jangka panjang.

"Lembaga ini harus konsisten dan punya rencana jelas menata industri. Misal, soal frekuensi, harus jelas alokasi dan buat apa. Jangan seperti di Indonesia, menterinya mau habis masa jabatan, ada perubahan di pengalokasian frekuensi. Ini membuat ketidakpastian usaha," tegasnya.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono menyarankan, pemerintahan baru dalam membuat kementrian TIK harus memiliki pola pikir teknologi yang menjadi acuan dalam menyusun kebijakan.

"Jangan kebijakan itu berpatokan kepada target PNBP, jadinya seperti sekarang. Industri merasa sebagai sapi perahan," katanya.

Menurutnya, mengeluarkan fungsi penerangan atau PR di Kemenkominfo hal yang tepat karena sudah tidak sesuai dengan kondisi bangsa. "Dulu era orde baru memang dibutuhkan. Sekarang baiknya serahkan ke Sekneg urusan itu, sekalian dengan TVRI dan RRI dibawa ke sana. Kemenkominfo fokus urusan teknis TIK," tegasnya.

Founder IndoTelko Forum Doni Darwin mengharapkan pemerintah Jokowi bisa mewujudkan harapan komunitas TIK. "Kami membuka petisi soal ini. Masyarakat memang menginginkan adanya perubahan tata kelola di sektor telekomunikasi."

"Jokowi harus memberikan perhatian pada kontribusi dari sektor telekomunikasi dan netizen dalam mendukungnya sebagai Presiden. Apalagi Jokowi ingin menerapkan e-blusukan, itu tak akan terwujud kalau infrastruktur broadband masih seperti sekarang,” katanya.

Pada kesempatan sama diingatkannya, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait Indonesia Broadband Plan (IBP) dimana sebaiknya disinkronkan dengan keinginan pemerintahan baru nantinya, terutama dengan mengembalikan Kemenkominfo di bawah koordinasi Kementrian Perekonomian bukan lagi di Politik Hukum dan Ham.

"Draft Perpres katanya sudah siap, mungkin baiknya dikonsultasikan juga dengan Presiden terpilih selama masa transisi agar ada keberlanjutan. Mengembalikan Kemenkominfo di bawah koordinasi Menko Perekonomian itu langkah awal keberpihakan pemerintah ke TIK sebagai mesin pembangunan," pungkasnya.

(rou/rou)