ID-SIRTII Kembali Dihadang Soal Gaji

Jakarta - Indonesia Security Incident Response Team On Internet Infrastructure (ID-SIRTII) kembali digoyang isu tak sedap. Bahkan kali ini, aktivitas tim pengawas internet Indonesia itu dikabarkan lumpuh. Penyebabnya, lagi-lagi soal gaji!

"ID-SIRTII sudah tidak punya staf, tidak punya bandwith, tidak punya link buat monitor, dan tidak punya manajer. Praktis seperti awal tahun 2008," begitu pesan singkat dari salah satu sumber detikINET, Jumat (4/2/2011).

Ya, ID-SIRTII kembali diterpa masalah seretnya pasokan dana. Karyawan organisasi yang statusnya masih di bawah komando Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) itu harus menanggung keterlambatan gaji dan ketiadaan modal untuk menjalankan kegiatan operasionalnya.

Gatot. S Dewa Broto, Kepala Pusat Informasi Kementerian Kominfo mengatakan, keterlambatan pasokan dana ini tidak disengaja, melainkan lebih karena masalah administrasi. Yakni terkait restrukturisasi yang baru saja dijalankan Kominfo.

"Ini karena re-organisasi di Kominfo yang baru saja melantik pejabat barunya belum lama ini. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai penanggungjawab program baru ditetapkan tanggal 25 Januari 2011, kami akui ini menimbulkan masalah," tukas Gatot kepada detikINET, Jumat (4/1/2011).

Sejatinya, terhadangnya pasokan dana ke ID-SIRTII bukan kali ini saja terjadi. Pada 2008 lalu, masalah serupa pernah terkuak ke permukaan setelah sejumlah karyawan dari level manager sampai penjaga keamanan (satpam) dikabarkan menjadi korban ketersendatan pembayaran gaji.

Kala itu, Wakil Ketua ID-SIRTII M. Salahuddien menilai, ribetnya mekanisme pencairan dana dari pemerintah dituding jadi penyebabnya. Khususnya soal padatnya antrean pencairan dana di Ditjen Postel yang menjadi biang keladinya.

Apalagi, lanjut M. Salahuddien, mungkin Kominfo berpikir bahwa pembayaran gaji itu termasuk sebagai project, jadi pembayarannya agak ditangguhkan.

"Ini kan anggaran rutin, jadi harusnya mereka bisa lebih aware. Tapi kita usahakan tetap ada pencairan," tukasnya, ketika itu.
 
Padahal, sebelumnya pemerintah sempat mengumbar fasilitas wah bagi calon pimpinan ID-SIRTII ketika membuka loket pendaftaran organisasi ini pada tahun 2007 lalu.

Gatot S. Dewa Broto yang saat itu masih menjabat Kepala Bagian Umum dan Humas Ditjen Postel mengungkapkan, pihaknya siap menawarkan fasilitas yang serba wah demi meningkatkan minat peserta seleksi, semisal gaji tinggi dan akses strategis.

"Gaji yang kami tawarkan cukup besar, hampir sama dengan gaji di BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia) dengan fasilitas setingkat pejabat direktur Postel. Dan tentunya, akses langsung ke menteri dan dirjen," ujarnya.

Gaji pokok yang diterima anggota BRTI sendiri mencapai Rp 10 juta setiap bulannya. Itu belum termasuk fasilitas dan tunjangan lain semisal mobil operasional.

Sayangnya, nasib ID-SIRTII sepertinya kurang begitu indah layaknya BRTI yang belum pernah diterpa isu soal keterlambatan gaji. (ash/fyk)