PUBG Dikaitkan Ledakan SMAN 72, Pemerintah Korsel Angkat Bicara

Pemerintah Korea Selatan melalui Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata (MCST), memberikan tanggapannya terhadap pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI, Prasetyo Hadi, yang mengaitkan ledakan di SMA 72 Jakarta dengan game battle royale milik Krafton, yakni PUBG: Battlegrounds.

Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata berencana menyampaikan kepada pemerintah Indonesia bahwa tidak ada hubungannya antara pengeboman tersebut dengan PUBG: Battlegrounds.

"Kami akan merespons setelah mengonfirmasi fakta melalui saluran seperti kedutaan dan Kementerian Luar Negeri. Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata berpendapat bahwa mengaitkan insiden bom dengan pertandingan Korea tidaklah cukup," kata salah satu pejabat MCST, dilansir detikINET dari ZDnet, Rabu (12/11/2025).

"Kami berencana untuk menyampaikan posisi kami terkait hal ini kepada pemerintah Indonesia," tambahnya.

Lebih lanjut, dijelaskan kalau insiden ini bermula ketika seorang siswa meledakkan bom di sebuah masjid SMA di Jakarta Utara, dan melukai hampir 100 orang. Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, telah memerintahkan kabinetnya, untuk menyelidiki dampak video game yang mengandung unsur kekerasan terhadap insiden tersebut.

Selama proses ini, Prasetyo secara khusus menyebutkan PUBG karya Krafton sebagai contoh subjek yang akan diatur. Dirinya berpendapat bahwa game secara psikologis menormalkan kekerasan yang memicu kontroversi.

Secara khusus, langkah pemerintah Indonesia itu dinilai berbeda dengan kebijakan pemerintah Korea Selatan dalam mempromosikan industri game.

Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, bulan lalu menyatakan bahwa game bukanlah zat adiktif. Ia menegaskan pendiriannya bahwa industri ini sendiri tidak boleh ditindas karena kecanduan game yang berlebihan.

Menteri Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata, Choi Hwi-young, juga berjanji untuk terus mendukung dan terlibat dalam diskusi dengan industri game. Dirinya dengan tegas menyatakan akan memacu kemajuannya.

Pada tanggal 10 November, Partai Demokrat Korea mengadakan upacara peluncuran Komite Khusus ke-2 untuk Game. Tugas utama komite ini meliputi revisi Undang-undang Promosi Industri Game, penyempurnaan sistem item berbasis probabilitas, pembinaan game indie dan perusahaan game skala kecil dan menengah, serta revitalisasi industri e-sports.

Terlebih lagi, isu ini muncul hanya sepuluh hari setelah para pemimpin kedua negara bertemu di KTT APEC pada tanggal 1 bulan ini dan menegaskan kembali kerja sama yang erat di bidang pertahanan dan keamanan, termasuk pengembangan bersama jet tempur KF-21. Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata telah menanggapi secara resmi, dengan alasan 'kurangnya koneksi', dan perhatian tertuju pada apakah isu ini akan mengarah pada sengketa diplomatik antara kedua negara terkait industri game.