.webp)
Penyedia platform pengawasan AI, Palantir, sudah tak asing lagi dengan kontroversi. Perusahaan ini meraup miliaran dolar setiap tahun dari kemitraan kontroversial dengan lembaga-lembaga seperti Imigrasi dan Bea Cukai AS (Immigration and Customs Enforcement / ICE) dan Pasukan Pertahanan Israel (IDF).
Dalam wawancara di acara yang diselenggarakan oleh New York Times, CEO Palantir Alex Karp bahkan bertindak lebih jauh dengan berargumen bahwa melegalkan kejahatan perang Amerika Serikat justru akan membuka pasar yang sama sekali baru bagi Palantir.
Sang CEO membahas serangan udara AS yang tengah berlangsung terhadap kapal-kapal kecil di Karibia. Pemerintahan Donald Trump sejauh ini telah menewaskan 83 warga sipil Amerika Selatan dalam 21 operasi yang diketahui publik. Tindakan militer ini oleh banyak cendekiawan dan pakar hukum dianggap sebagai kejahatan perang yang melanggar konstitusi AS.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, dalam skenario hipotesis di mana serangan terhadap orang-orang tak bersalah tersebut dianggap konstitusional, Karp antusias mengatakan bahwa Palantir akan meraup banyak keuntungan.
"Sebagian dari alasan mengapa saya menyukai pertanyaan ini adalah, semakin Anda ingin membuatnya (serangan tersebut) konstitusional, dan semakin Anda ingin menjadikannya presisi, maka semakin Anda akan membutuhkan produk saya," ujar sang CEO.
"Jadi, Anda teruslah berupaya membuatnya konstitusional. Saya mendukung penuh hal itu," imbuhnya seperti dikutip detikINET dari Futurism.
Karp tidak pernah segan menyatakan dukungannya terhadap kekerasan. Tak seperti taipan lain yang mengambil keuntungan dari industri militer namun bersembunyi di balik konsep seperti demokrasi dan keamanan nasional, CEO Palantir ini tidak takut terang-terangan membela sumber pundi-pundinya dengan bahasa bombastis.
Dalam surat kepada para pemegang saham awal tahun ini misalnya, Karp mengutip cendekiawan politik berhaluan keras, Samuel Huntington, saat berargumen bahwa kebangkitan Barat tidak dimungkinkan oleh keunggulan ide, nilai, atau agama melainkan oleh keunggulan menerapkan kekerasan yang terorganisir.
Meskipun pernyataan tersebut bisa saja dilihat sebagai kecaman keras terhadap peradaban Barat beserta cengkeramannya yang kejam atas ekonomi dunia, Karp justru memposisikannya sebagai sumber inspirasi sesuai pepatah 'Kekuatan menentukan kebenaran'.
CEO Palantir ini juga kembali menegaskan komitmennya terhadap ICE, menekankan peran penting yang ia mainkan dalam memperburuk kehidupan para imigran. "Saya akan menggunakan seluruh pengaruh saya untuk memastikan negara ini tetap skeptis terhadap migrasi," kata Karp.
(fyk/fyk)
