.webp)
Pendiri Telegram kelahiran Rusia, Pavel Durov, menyatakan tidak akan tunduk pada tekanan otoritas Rusia. Ia menulis bahwa aplikasinya menjunjung tinggi kebebasan dan privasi, seberat apa pun tekanannya.
Sebelumnya, lembaga pengawas komunikasi Rusia mengatakan bahwa aplikasi pesan populer tersebut akan menghadapi pembatasan lebih lanjut karena gagal memperbaiki pelanggaran. Kemudian pengadilan Rusia menjatuhkan denda ke Telegram sekitar USD 142.400 karena menolak menghapus konten yang dianggap ekstremis.
Adapun para pengguna melaporkan akses yang lambat dan download yang tersendat, seiring langkah Rusia memperketat kendali atas saluran komunikasi utama bagi publik maupun pribadi di negara tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Regulator komunikasi Rusia, Roskomnadzor, menyebut akan terus menerapkan pembatasan bertahap pada Telegram karena tidak mematuhi hukum. "Seperti sebelumnya, hukum Rusia tidak dipatuhi, data pribadi tidak dilindungi, dan tidak ada langkah efektif melawan penipuan serta penggunaan aplikasi pesan ini untuk tujuan kriminal dan teroris," sebut mereka.
Durov membela aplikasinya dengan mengatakan langkah-langkah tersebut bertujuan mendorong pengguna beralih ke alternatif aplikasi yang didukung negara, yang dibuat untuk pengawasan dan penyensoran politik. Ia kemungkinan merujuk pada aplikasi pesan MAX, yang diluncurkan Rusia tahun lalu.
"Membatasi kebebasan warga negara bukanlah jawaban yang tepat. Telegram menjunjung tinggi kebebasan berbicara dan privasi, seberat apa pun tekanannya," ujarnya yang dikutip detikINET dari Deutsche Welle.
Rusia sebelumnya pernah mencoba memblokir Telegram namun gagal membatasi aksesnya dan mencabut larangan tersebut pada tahun 2020.
Durov, yang juga memegang kewarganegaraan Prancis dan Uni Emirat Arab, sebelumnya ditangkap di Prancis pada tahun 2024 sebagai bagian dari penyelidikan kejahatan terkait pornografi anak, perdagangan narkoba, dan transaksi penipuan yang berhubungan dengan penggunaan Telegram.
Durov membantah bahwa aplikasi buatannya secara aktif memfasilitasi kejahatan. Tahun lalu, Prancis juga mencabut pembatasan perjalanan yang dikenakan kepada Durov sebagai bagian dari penyelidikan.
(fyk/rns)
